Nasabah Jiwasraya Sakit Hati oleh Ucapan Sri Mulyani

Iwan Supriyatna | Mohammad Fadil Djailani
Nasabah Jiwasraya Sakit Hati oleh Ucapan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Suara.com/Achmad Fauzi)

Para nasabah Jiwasraya mengaku tidak menyukai pernyataan Sri Mulyani sehingga menimbulkan keresahan bagi kalangan nasabah.

Suara.com - Para Nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ternyata tak terima dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa uang nasabah akan kembali seusai proses hukum Jiwasraya selesai.

Hal tersebut dikatakan Perwakilan Forum Korban Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya Machril seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 1 jam lebih di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

"Seperti keterangan Ibu Menteri Sri Mulyani bahwa masalah pembayaran nanti setelah masalah hukum selesai, sebenarnya kita tidak terkait dengan masalah hukum, kita tak satu pun terlibat dengan masalah hukum. Beliau mengatakan hal itu dan menyakitkan," kata Machril.

Sehingga kata Machril dengan penjelasan Sri Mulyani tersebut para nasabah mengaku tidak menyukainya sehingga menimbulkan keresahan bagi kalangan nasabah soal kepastian dana investasi mereka di perusahaan asuransi plat merah tersebut.

"Kami terus terang penjelasan Ibu Sri Mulyani kami tidak suka," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ingin ada penegakan hukum atas kasus gagal bayar Jiwasraya.

"Saya sebagai menteri keuangan hanya bisa melakukan suatu tindakan, karena ini miliknya pemerintah. Saya diyakinkan bahwa law enforcement terjadi," kata Sri Mulyani.

Dia meyakinkan bahwa Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara yang hati-hati, tetap menjaga sisi law enforcement, corporate governance dan dari sisi reputasi pemerintah.

"Karena kalau tidak, orang nanti akan gampang, oh ini miliknya pemerintah di rusak-rusak saja, nanti akan bilang oh ini nanti pemerintah pusat akan melakukan bail in kan itu yang terjadi," ujarnya.

Penyelesaian kasus itu, kata dia, dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kejaksaan Agung dan dari aparat penegak hukum.

"Saya sebagai menteri keuangan akan tetap mendorong dan mendukung langkah-langkah itu agar tertata dan disampaikan ke publik," kata dia.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS