Suara.com - Sebanyak 43 UMKM yang tergabung dalam Koperasi Iko Sero Payakumbuh siap mengekspor 480 ton bumbu rendang ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan 120 ribu haji asal Indonesia tahun ini.
"Jumlah 480 ton bumbu rendang tersebut kami hitung dari asumsi per orang mengonsumsi dua kilogram rendang selama 40 hari," kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Sumatera Barat Erwin Yunaz, Kamis (20/2/2020).
Ia mengatakan, Koperasi Iko Sero sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Al Bait Maamour For Umra Service di Jakarta pada Rabu (19/2/2020). Kerja sama itu difasilitasi oleh Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo).
Ekspor bumbu rendang yang akan dilakukan ini merupakan sejarah bagi UMKM Indonesia yang bisa menembus pasar luar negeri.
“Apalagi untuk persediaan makanan jamaah haji, karena tak bisa sembarangan. Kami hanya ekspor bumbu dan juru masaknya. Sementara daging memang tidak mau pakai dari sini, tapi lebih bagus dari sana,” ujarnya.
Untuk itu dalam dua bulan ke depan pihaknya akan mulai memproduksi bumbu rendang dan ditargetkan dapat membuat sebanyak 10 ton setiap hari.
“Kami ingin menunjukkan ke Menteri Koperasi dan UKM bahwa UMKM kita mampu mandiri. Kalau ordernya sudah jelas begini, pihak swasta diharap mau membantu untuk memfasilitasi termasuk pembiayaan. Jadi selama 40 hari total kami kirim 480 ton bumbu rendang,” sebutnya.
Ia mengatakan dengan sentuhan teknologi modern, bumbu rendang diklaim bisa bertahan selama satu tahun dengan cita rasa yang tidak berubah.
Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini akan membuka potensi ekspor ke negara-negara lainnya. Untuk itu, Erwin akan menyasar negara-negara yang memiliki tenaga kerja Indonesia, seperti Malaysia dan Hong Kong.
Baca Juga: Makanan Khas Indonesia, Rendang yang Mendunia
“Ini role model pertama di Indonesia. Harapannya Presiden menjaga koperasi dan UMKM tumbuh dengan baik. Ini sebagai pembuka,” sebutnya.
Ditanya terkait upaya agar Koperasi dan UMKM berkembang pesat, ia menyebutkan Pemkot Payakumbuh akan membuat fasilitas UKM dengan skala industri dan biaya APBD dalam memenuhi permintaan yang lebih besar.
“Selama ini UMKM membuat sendiri-sendiri dengan keterbatasannya. Kalau diminta dalam jumlah besar, UMKM tidak mampu. Jadi pemerintah membuatkan fasilitas yang berskala industri,” ujarnya. (Antara)
