Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.890.000
Beli Rp2.760.000
IHSG 7.279,209
LQ45 733,624
Srikehati 347,649
JII 498,161
USD/IDR 17.075

Buruh Ramai-ramai Tolak Omnibus Law, Pengusaha Ingatkan soal Produktifitas

Iwan Supriyatna | Mohammad Fadil Djailani | Suara.com

Senin, 24 Februari 2020 | 16:01 WIB
Buruh Ramai-ramai Tolak Omnibus Law, Pengusaha Ingatkan soal Produktifitas
Rosan Roeslani. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Serikat buruh memprotes pemerintah yang tak melibatkan mereka dalam penyusunan omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Kalangan buruh menilai RUU ini hanya mementingkan kalangan pengusaha saja.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani, menilai RUU Omnibus Law harus dilihat secara keseluruhan, RUU ini kata Rosan bukan hanya untuk pengusaha saja tetapi juga untuk kalangan buruh.

"Kita ingin berusaha tumbuh secara baik dan berkualitas, yang ingin saya sampaikan jangan dibedakan bahan ini untuk kepentingan pengusaha, ini untuk kepentingan buruh, jangan dibedakan seperti itu. Karena visi misi kita semua sama. Pengusaha tanpa buruh juga tidak ada apa-apanya, buruh tanpa pengusaha juga sama," kata Rosan dalam acara Economic Forum di Kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Yang jelas, lanjut Rosan, pemerintah meminta agar klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law dapat mengakomodasi kepentingan pengusaha dan pekerja, termasuk soal pesangon dan pengupahan.

Selama ini kata Rosan soal upah, formulasi penghitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sudah tidak sesuai lagi.

"Disatu sisi kita kalau dari usaha yang kita tahu adalah kenaikan dari para pekera pasti, setiap tahun. Dulu ada formulanya, yaitu inflasi ditambah GDP nasional," katanya.

"Tapi kita jarang sekali membicarakan produktifitas, mestinya yang terjadi di kita itu memang harusnya membayar para pengusaha ini sesuai dengan kemampuan dan produktifitasnya (pekerja)," tambah Rosan.

Rosan pun menuturkan, jika di lihat dari data sekarang gap antara produktifitas, kenaikan produktifitas dan upah kerja itu makin melebar.

Sehingga untuk mengatasi tersebut perlu adanya formulasi sistem pengupahan yang baru. Dalam RUU ini formulasi tersebut sedang di godok mekanismenya.

"Oleh karena itu, kemudian yang ini juga kita sama-sama harus perbaiki karena ujungnya buat kami produktifitas jadi sangat penting. Kembali lagi saya sampaikan harus dilihat secara utuh, kalau kita hanya melihat persektor tidak menggambarkan omnibus law secara keseluruhan," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dibuat Terburu-buru, Omnibus Law Dinilai Bisa Gerogoti Proses Demokrasi

Dibuat Terburu-buru, Omnibus Law Dinilai Bisa Gerogoti Proses Demokrasi

News | Sabtu, 22 Februari 2020 | 20:47 WIB

Banyak Pasal Bermasalah, Ombudsman Nilai Perumusan Omnibus Law Salah Konsep

Banyak Pasal Bermasalah, Ombudsman Nilai Perumusan Omnibus Law Salah Konsep

News | Sabtu, 22 Februari 2020 | 17:26 WIB

Bahas Omnibus Law, Ombudsman Panggil Kemenko Perekonomian dan Kemenkumham

Bahas Omnibus Law, Ombudsman Panggil Kemenko Perekonomian dan Kemenkumham

News | Sabtu, 22 Februari 2020 | 16:13 WIB

Terkini

IHSG Naik Lagi ke Level 7.307, Ini Pendorongnya

IHSG Naik Lagi ke Level 7.307, Ini Pendorongnya

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 17:14 WIB

Rupiah Kembali Takluk, Terperosok ke Level Rp 17.090/USD

Rupiah Kembali Takluk, Terperosok ke Level Rp 17.090/USD

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 16:48 WIB

OCBC NISP Tebar Dividen Rp1,03 Triliun, Simak Rincian Hasil RUPST Terbaru!

OCBC NISP Tebar Dividen Rp1,03 Triliun, Simak Rincian Hasil RUPST Terbaru!

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 16:46 WIB

Lowongan Kerja Bea Cukai Lulusan SMA Dipercepat Purbaya Jadi Bulan Ini

Lowongan Kerja Bea Cukai Lulusan SMA Dipercepat Purbaya Jadi Bulan Ini

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 16:39 WIB

H&M Umumkan 160 Toko Bakal Gulung Tikar di 2026

H&M Umumkan 160 Toko Bakal Gulung Tikar di 2026

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 16:29 WIB

CFX Dorong Kepercayaan Aset Digital Lewat Forum Diskusi CFX Connect Vol.2

CFX Dorong Kepercayaan Aset Digital Lewat Forum Diskusi CFX Connect Vol.2

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 15:11 WIB

Selat Malaka Milik Siapa? Bikin Singapura Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz

Selat Malaka Milik Siapa? Bikin Singapura Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 14:49 WIB

Proyeksi Ekonomi RI Turun, Purbaya Tantang Balik World Bank Suruh Minta Maaf

Proyeksi Ekonomi RI Turun, Purbaya Tantang Balik World Bank Suruh Minta Maaf

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 14:10 WIB

14 Hari Penentu Nasib Dunia: Perundingan AS-Iran Gagal, Ekonomi di Ambang Kehancuran

14 Hari Penentu Nasib Dunia: Perundingan AS-Iran Gagal, Ekonomi di Ambang Kehancuran

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 14:02 WIB

Purbaya Kecolongan soal Motor Listrik MBG, Ada Miskom dengan Anak Buah

Purbaya Kecolongan soal Motor Listrik MBG, Ada Miskom dengan Anak Buah

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 13:38 WIB