500 Ribu Pekerja DKI Kena PHK, Pemerintah Diminta Permudah Pinjaman Modal

Bangun Santoso | Fakhri Fuadi Muflih
500 Ribu Pekerja DKI Kena PHK, Pemerintah Diminta Permudah Pinjaman Modal
Ilustrasi PHK (Shutterstock)

Ketua HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, dampak ekonomi ini bahkan di luar dugaan pihak manapun

Suara.com - Penyebaran virus corona Covid-19 di Jakarta yang kian meningkat hari ke hari memberikan dampak besar pada perekonomian ibu kota. Bahkan sampai saat ini, terhitung sudah ada 500 ribu karyawan yang harus kena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, dampak ekonomi ini bahkan di luar dugaan pihak manapun. Tak hanya karyawan, para pengusaha kelas menengah ke bawah juga mengalami nasib yang sama.

"Di tengah kondisi ini kita tahu bahwa ribuan bidang usaha menengah dan besar juga stagnan kemudian juga ratusan ribu UMKM kita mati suri dan kita lihat sendiri PHK sudah mencapai 500 ribu dan masih akan terbuka ini bertambah apabila masalah kebijakan Covid-19 ini tidak jitu," ujar Sarman dalam keterangan tertulis yang dikutip Suara.com, Kamis (8/7/2020).

Sarman juga menilai pandemi mengakibatkan invetsasi tertahan, ekspor menurun, dan daya beli masyarakat turun drastis hingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Imbasnya, Pemerintah daerah dan pusat juga terkena dampak karena sumber pajak tak lagi optimal.

"Kondisi di Jakarta ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional di mana 18,10 persen kegiatan ekonomi negara ada di Jakarta (triwulan I 2020) dan perputaran uang ada 70 persen di Jakarta," jelasnya.

Karena itu, ia meminta agar pemerintah dan para pengusaha segera menemukan solusi bersama. Namun langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengendalikan penularan corona demi keselamatan.

"Kemudian buat kebijakan yang pro kepada bidang usaha. Kita berharap kepada Pemprov DKI bidang perekonomian untuk bagaimana kebijakan-kebijakan ke depan di bidang ekonomi harus dievaluasi supaya jangan menghambat bidang usaha," ucap Sarman.

Mengenai hal ini, Kadiv Pengembangan Ekonomi BI Jakarta Djoko Raharto yang melihat adanya dampak negatif pada penyediaan dan permintaan barang akibat kegiatan produksi yang berhenti secara otomatis dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghentikan pandemi COVID-19. Akibatnya pendapatan turun, investasi juga tertunda, dan UMKM mengalami dampak yang berbeda-beda.

"Kemudian UMKM memang dampaknya itu tergantung usahanya. UMKM sektor pertanian untuk makanan jadi dampaknya lebih rendah karena mereka punya alternatif pemasaran digital. Sementara untuk kerajinan terdampak cukup berat padahal UMKM ini memiliki cukup banyak jumlah pekerja," ucap Djoko.

Karena itu, ia menilai kebijakan yang bisa diambil pemerintah dalam jangka pendek adalah mendukung stimulus ekonomi agar dunia usaha bisa terkurangi dampaknya. Kemudian jangka panjang. Harus ada pemulihan ekonomi, termasuk saat ini PSBB transisi yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar.

"Termasuk dengan memberikan pembiayaan kredit, juga pelatihan pemasaran dan produksi bagi UMKM," pungkasnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS