PUPR Target, 2022 Pembangunan Jembatan Penghubung Ternate-Tidore Dimulai

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
PUPR Target, 2022 Pembangunan Jembatan Penghubung Ternate-Tidore Dimulai
Ilustrasi jembatan gantung. (Dok : PUPR)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien.

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan konektivitas antar wilayah di seluruh Indonesia melalui pembangunan ruas jalan nasional dan jembatan baru.

Salah satu pembangunan jembatan yang tengah direncanakan adalah Jembatan Penghubung Ternate-Tidore di Maluku Utara yang ditargetkan dimulai konstruksinya pada tahun 2022.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien.

Dengan konektivitas yang semakin lancar diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Baca Juga: RSKI Pulau Galang Rusak karena Puting Beliung, PKS Minta PUPR Perbaiki

"Pembangunan jalan dan jembatan  memiliki peran penting sebagai tulang punggung (backbone) dalam pengembangan konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik di Indonesia dan memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian," kata Menteri Basuki.

Ternate dan Tidore merupakan kota utama di wilayah Provinsi Maluku Utara yang harus terkoneksi dengan baik agar pertumbuhan wilayah dan pembangunan dapat berkembang dengan lebih baik lagi.

Selama ini warga di dua kota tersebut hanya terhubung melalui jalur transportasi air dengan menggunakan Kapal Ferry.

Saat ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga tengah melaksanakan survei untuk mengambil data teknis dan trase optimum mengingat terdapat dua alternatif jalur jembatan yaitu

Ternate - Tidore, atau Ternate - Maitara - Tidore. Studi direncanakan untuk selesai pada pertengahan bulan Desember tahun 2020.

Baca Juga: Legislator Apresiasi PUPR Dukung Akses Jalan Tol Bandara Kertajati

Dalam studi yang dilakukan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR tidak hanya memperhatikan kelayakan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan kelayakan finansial mengingat terdapatnya skema pembiayaan baru seperti KPBU maupun KPBU-AP (Avalaibility Payment). 

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS