Mulai Tahun Depan yang Berlaku Materai 10.000

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui RUU Bea Materai pada Rapat Paripurna DPR RI ke 6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di ruang rapat Paripurna pada Selasa (29/9/2020) menjadi aturan tetap.

Dalam aturan tersebut poin pentingnya adalah pemerintah dan DPR sepakat untuk merubah besaran Bea Meterai yang biasanya 3.000 dan 6.000 menjadi 10.000 aturan ini bakal berlaku pada tahun depan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan besaran bea materai sudah sangat lama tidak mengalami kenaikan, sehingga perlu adanya penyesuaian.

"Materai 6.000 (dan) 3.000 itu sejak tahun 2000. Jadi sudah 20 tahun yang lalu. Kenapa tidak naik? Karena UU tahun 1985 mengamanatkan kenaikan meterai adalah 6 kali lipat dari yang ada di UU. Jadi bahasa sederhananya dari 500 ya maksimum 3000, 1000 maksimum 6000. Itu situasi tahun 2000 kemarin," kata Suryo dalam media briefing yang dilakukan secara virtual, Rabu (30/9/2020).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengesahan RUU Bea Meterai ini akan sangat bermanfaat sebagai salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan tata kelola Bea Meterai, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan.

Sri Mulyani menjelaskan, Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen yang dasar hukum pemungutannya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Undang-Undang Bea Meterai) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Kurang lebih selama 35 tahun belum pernah mengalami perubahan.

Sementara itu, situasi dan kondisi yang ada lebih dari 3 dekade terakhir telah banyak mengalami perubahan, baik di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi informasi.

“Hal tersebut tentunya menyebabkan sebagian besar pengaturan Bea Meterai yang ada, sudah tidak lagi dapat menjawab tantangan kebutuhan penerimaan negara yang meningkat serta perkembangan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat," kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, kata dia Pemerintah memandang perlu untuk melakukan penggantian terhadap Undang-Undang Bea Meterai guna melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pengenaan Bea Meterai dengan tetap berpegang pada asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.