Suara.com - Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait maraknya para joki di dalam program Kartu Prakerja. Namun, hal itu disebut bukan masalah yang besar oleh pihak manajemen.
Direktur Operasi Kartu Prakerja Hengki Sihombing mengatakan, aktivitas para joki ini dinilainya sebagai sebuah pelayanan yang membantu para pendaftar Kartu Prakerja.
"Nah Joki ini kan sebenarnya dari sisi kriminalitasnya tidak ada. Karena hanya memberikan pelayanan," kata Hengki dalam sebuah webinar, Rabu (14/10/2020).
Pelayanan tersebut, kata dia, muncul ketika para peserta Kartu Prakerja kesulitan untuk melakukan pendaftaran, sehingga celah inilah yang dimanfaatkan para joki untuk mendapatkan keuntungan dari fee yang diberikan para peserta.
"Jadi saya bantuin mendaftarkan Kartu Prakerja. Jika berhasil daftar, kasih uang saya Rp 50.000," katanya.
Hengki mengakui bahwa untuk bisa mendapatkan insentif dari program kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini agak sulit, karena peserta diminta memiliki rekening ataupun e-wallet untuk dapat menerima insentif tersebut.
"Yang namanya proses pencairan insentif itu lebih ribet. Pertama dia harus bikin rekening, mendaftarkan e-wallet atau rekening. Lalu kalau e-wallet-nya belum QYC, dia harus melakukan QYC, itu lebih complicated lagi. Karena harus upload KTP, swafoto, dan lain-lain. Nah inilah layanan yang ditawarkan (joki)," katanya menjelaskan.
Hengki pun mengakui tak semua peserta program Kartu Prakerja memahami cara mendaftar karena yang sifatnya full digital, kata peserta harus daftar mandiri untuk bisa mengikuti program latihan ini dan tentu bisa mendapatkan insentif dari pemerintah.
"Tapi kan kalau kita melihat mungkin kalangan bawah untuk mendaftar menggunakan email saja mungkin agak susah, apalagi menggunakan nomor telepon, verifikasi, ini mungkin susah untuk kalangan bawah. Jadi problem utamanya adalah literasi. Sebelum literasi digital, mungkin adalah keinginan untuk membaca dulu. Bagaimana sih untuk mendaftar Kartu Prakerja," katanya menambahkan.
TERPOPULER
