Suara.com - Akselerasi belanja negara terus diupayakan untuk mendukung penanganan pandemi covid-19, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Akibatnya, hingga akhir bulan Oktober 2020, belanja negara membengkak hingga mencapai Rp 2.041,8 triliun.
Sementara itu, penerimaan negara hingga Oktober 2020 tercatat hanya sebesar Rp 1.276,9 triliun.
Rinciannya, penerimaan perpajakan tercatat Rp 991 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 278,8 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 548 triliun.
Dengan demikian, didapatkan angka defisit APBN hingga Oktober 2020 mencapai Rp 764 triliun.
Dalam acara Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) yang diselenggarakan secara virtual, Senin (23/11/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan
belanja kementerian hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 725,7 triliun.
Jumlah itu disumbang oleh belanja pegawai sebesar Rp 201,1 triliun; belanja barang Rp 264 triliun; belanja modal Rp 89,7 triliun; dan, belanja bantuan sosial Rp 170,9 triliun.
"Belanja pegawai dalam hal ini turun 1,7 persen, belanja barang tumbuh 11,7 persen, belanja modal negatif 11 persen, dan belanja bansos mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu 86,3 persen. (Kenaikan belanja bansos) ini yang tadi untuk melindungi masyarakat sehingga terlihat kemampuan kita untuk mengurangi dampak negatif Covid terhadap kemiskinan," papar Sri Mulyani.
Untuk belanja non kementerian yang menyangkut di dalamnya mengenai alokasi untuk program PEN hingga akhir Oktober 2020, terlihat ada kenaikan sebesar 26,8 persen yaitu mencapai Rp 618,2 triliun.
Sementara untuk belanja Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 698 triliun, atau naik 3,1 persen.
“Adanya akselerasi belanja barang yang cepat pada kuartal ketiga menggambarkan bahwa keseluruhan kementerian melakukan berbagai kegiatan yang bisa diharapkan mendongkrak kembali ekonomi,” kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, realisasi belanja barang tumbuh sebesar 11,7 persen, utamanya didorong pelaksanaan program PEN terutama untuk kesehatan dan berbagai bantuan pemerintah.
Untuk belanja operasional, jasa dan perjalanan dinas mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial.
Sedangkan untuk belanja barang yang diserahkan dan BLU mengalami kenaikan, yang terutama didorong pelaksanaan program PEN dan peningkatan belanja BLU untuk biodesel serta kelapa sawit.
Belanja untuk Kementerian Kesehatan juga meningkat cukup tinggi, karena penanganan covid-19 terutama untuk penanganan pasien, belanja alat kesehatan dan penyediaan sarana prasarana.
TERPOPULER
