alexametrics

Pemerintah Disebut Sedang Melakukan Kejahatan Ekonomi Terhadap Petani Tembakau

Iwan Supriyatna
Pemerintah Disebut Sedang Melakukan Kejahatan Ekonomi Terhadap Petani Tembakau
Petani Tembakau. (Dok Ist)

Rezim kesehatan pemerintah yang mengintervensi industri pertembakauan atau industri rokok serupa dengan penanganan Covid-19.

Suara.com - Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng, menilai rezim kesehatan pemerintah yang mengintervensi industri pertembakauan atau industri rokok serupa dengan penanganan Covid-19.

Menurutnya intervensi kesehatan rokok dibuat seperti terjadi epidemic, dimana rokok diibaratkan penyakit dengan sumbernya yakni produksi rokok ingin dipangkas habis. 

"Lebih mudah kita ketahui setelah Covid-19 ini sama sebenarnya, seperti physical distancing untuk perokok dan ada ruang isolasi untuk perokok. Karena memang sama aktornya," katanya dalam Webinar Akurat Solusi dengan tema "Intervensi Rezim Kesehatan dan Ancaman Sektor Pertembakauan" ditulis Jumat (28/5/2021).

Ia mengatakan aktor dibalik intervensi industri rokok adalah WHO, dimana pihaknya membuat kerangka aturan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Baca Juga: Pemkot Bandung: Publik Perlu Tahu Hubungan Rokok dengan COVID-19

Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi, namun penerapan pembatasan tembakau di Indonesia, menurut Daeng, selama ini diadopsi dari WHO. 

Ia menuturkan saat ini industri tembakau sudah menghadapi berbagai pembatasan mulai dari cukai, kuota produksi, hingga kesulitan finansial karena banyak perbankan menolak pembiayaan tembakau. Hasilnya potensi industri tembakau sudah sulit berkembang menjadi lebih besar.

Pihaknya mengungkapkan saat ini saja misalnya, produksi tembakau petani di Indonesia hanya mampu memproduksi 50% kebutuhan industri rokok. Akibatnya terjadi lonjakan impor tembakau tercatat data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor tembakau pada tahun 2019 mencapai 110,92 ton per tahun.

Daeng menegaskan ini merugikan petani tembakau di tengah terkena dampak efisiensi industri rokok karena cukai, namun disisi lain tembakau malah banjir impor.

"Pemerintah melihat dengan kacamata kuda tak melihat dampak ekonomi dan politik. Dia tak melihat dinamika impor secara keseluruhan. Harusnya disiapkan jangan sampai impor. Ini harusnya kepentingan nasional yang ada diatas," tandasnya.

Baca Juga: So Sweet! Suami Berhasil Berhenti Merokok, Istri Beri Hadiah Sepeda Motor

Ketua Depinas Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Agus Parmuji menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan kejahatan ekonomi terhadap para petani tembakau di Indonesia.

Komentar