Suara.com - Pemerintah perlu melanjutkan upaya penanganan Pandemi Covid-19 untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat reformasi. Program vaksinasi nasional menjadi salah satu game changer yang paling penting untuk pemulihan ekonomi di masa depan.
Lantaran itu, fokus pemerintah saat ini adalah pengamanan pasokan dan peningkatan target vaksinasi.
“Vaksinasi kami terus dipercepat. Rata-rata dalam tujuh hari sekarang sekitar 700.000 vaksinasi. Dalam beberapa hari ke depan, vaksinasi harus mencapai di atas 1 juta dosis per hari. Percepatan program vaksinasi terus dibuka seluas-luasnya dengan persyaratan administrasi yang semakin disederhanakan,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu secara daring, Kamis (1/7/2021).
Percepatan program vaksinasi dan pemulihan ekonomi Indonesia perlu didukung oleh sektor swasta dan pemangku kepentingan.
Sektor swasta memiliki peran sangat penting dalam mensukseskan dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah.
“Perusahaan big data khususnya juga diharapkan dapat membantu dan berkolaborasi dengan pemerintah yang semakin digital dengan berbagai inisiatif untuk mendorong terciptanya kebijakan berbasis data,” ujarnya.
Sementara itu, pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berpotensi menghadapi berbagai tantangan di lapangan, antara lain dari segi birokrasi, risiko kecurangan, dan terjadinya korupsi. Maka dari itu, perlu penguatan tata kelola sebagai inti dari pemulihan ekonomi.
Salah satu cara untuk meningkatkan tata kelola program PEN secara keseluruhan yakni mendukung Civil Society Organizations (CSOs) dan lembaga think tank untuk membantu melihat dampak atau hasil pada tingkat yang lebih makro.
“Penilaian tersebut akan melengkapi upaya pemerintah untuk memastikan program PEN dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara efektif. CSOs dan think tank juga diharapkan lebih berperan aktif, termasuk berkolaborasi dengan mitra pembangunan untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi,” kata Febrio.
Baca Juga: DPR Minta Pengendalian Inflasi di 2022 Harus Perhatikan Kebijakan Fiskal
Sehingga kata dia, pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan mewaspadai risiko Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian tinggi.
"APBN akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
