REGIONAL:
- Pemerintah Indonesia tetap menjalankan kontrak impor minyak mentah jangka panjang dengan mitra negara saat ini.
- Menteri ESDM menegaskan bahwa stabilitas pasokan energi domestik menjadi prioritas utama meski ketegangan geopolitik mulai mereda.
- Indonesia berpotensi kembali mengimpor minyak dari Timur Tengah jika harga pasar dinilai lebih kompetitif dan rasional.
Suara.com - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap konsisten menjalankan kontrak jangka panjang terkait impor minyak mentah (crude oil) dari sejumlah negara mitra.
Kebijakan ini akan terus berjalan sesuai kesepakatan awal, tanpa terpengaruh oleh draf rencana pembukaan kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz pasca-meredanya ketegangan geopolitik global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa stabilitas pasokan energi dalam negeri merupakan prioritas utama.
Dengan demikian, jaminan pasokan yang telah diamankan lewat perjanjian kerja sama sebelumnya tidak akan serta-merta diubah secara mendadak.
"Kalau persilat impor crude (minyak mentah), sekalipun Selat Hormuz-nya sudah dibuka, tetap kita sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain," tegas Bahlil saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Sebagaimana diketahui, meletusnya konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran beberapa waktu lalu sempat melumpuhkan aktivitas maritim dengan ditutupnya Selat Hormuz.
Mengingat kawasan tersebut merupakan urat nadi logistik minyak dunia, blokade tersebut memaksa Indonesia melakukan langkah draf mitigasi cepat dengan mengalihkan sumber pasokan minyak dari Timur Tengah ke beberapa negara alternatif seperti Rusia, Angola, Amerika Serikat, hingga Australia.
Meskipun saat ini Indonesia telah mengamankan rantai pasok baru, Bahlil tidak menampik adanya kemungkinan bagi Indonesia untuk kembali mendatangkan komoditas minyak mentah dari kawasan Timur Tengah di masa mendatang.
Pengaktifan kembali jalur perdagangan tersebut sangat bergantung pada kalkulasi nilai keekonomian yang rasional.
"Tapi kalau harganya lebih kompetitif, maka tidak menutup kemungkinan juga untuk kita mencoba untuk membuka akses pasar di Middle East (Timur Tengah)," urai Mantan Kepala BKPM tersebut.
Sinyal berakhirnya ketegangan militer antara Washington dan Teheran mengemuka menyusul adanya pernyataan resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump beserta Wakil Menteri Luar Negeri Iran.
Kedua belah pihak mengonfirmasi telah tercapainya draf kesepakatan awal demi menyudahi perselisihan, yang dibarengi dengan rencana normalisasi akses pelayaran di Selat Hormuz.
Perdana Menteri Pakistan, yang bertindak sebagai mediator utama dalam konflik ini, mengumumkan bahwa draf penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan bakal melangsungkan prosesi resmi di Swiss pada hari Jumat mendatang.
Dalam keterangannya, Presiden Trump memastikan bahwa Selat Hormuz nantinya dapat diakses kembali secara bebas tanpa dikenakan biaya retribusi tambahan. Kebijakan ini berjalan simultan dengan draf instruksi penarikan mundur blokade angkatan laut AS yang sebelumnya mengisolasi sejumlah pelabuhan dagang milik Iran.
Di sisi lain, sebagaimana dilansir oleh kantor berita resmi Iran, Mehr, draf kesepakatan bilateral tersebut mengamanatkan bahwa proses pemulihan operasional penuh di Selat Hormuz ditargetkan rampung dalam kurun waktu 30 hari ke depan, di mana kendali pengawasan navigasi tetap berada di bawah otoritas kedaulatan pemerintah Iran.
TERPOPULER