Infografis
“Memang, jangka pendek dampak kampanye ini belum dirasakan. Akan tetapi secara jangka panjang haruslah diwaspadai karena masyarakat berpotensi meninggalkan produk-produk alam nasional. Kalau produk sudah ditinggalkan, sangat sulit untuk mengajak orang kembali,” ujar Doktor Lulusan IPB ini.
Berikutnya adalah biaya pokok produksi akan meningkat sebagai dampak kampanye hitam. Tungkot Sipayung menguraikan sejumlah NGO memaksakan tuntutan kepada perusahaan dengan kedok isu lingkungan dan sosial.
Tuntutan ini dikemas sangat rapi dengan alasan prinsip sustainability. Padahal, kewajiban menjalankan tuntutan ini membuat biaya pokok produksi bertambah.
Tungkot meminta pemerintah dan pelaku industri mewaspadai efek jangka panjang kampanye hitam LSM ini. Lantaran, dampak kampanye sudah terlihat seperti penggunaan label ‘No Palm Oil’ di dalam negeri hingga usaha memberikan tekanan-tekanan kepada lembaga-lembaga sertifikasi nasional maupun internasional.
Yang harus diwaspadai, kata Tungkot, jejaring LSM asing yang beroperasi di Indonesia yang digunakan oleh kepentingan asing untuk menghantam Indonesia.
Sebagai contoh, Mighty Earth aktif berkampanye untuk menyudutkan sumber daya alam seperti produk kayu dan sawit dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Padahal lembaga ini tidak punya izin untuk beroperasi di Indonesia.
“Karena banyak LSM lokal dan asing yang tidak punya legalitas badan di Indonesia. Pemerintah memiliki legalitas untuk membekukan ormas melalui perpu pembubaran/UU ormas. Apapun itu pemerintah harus lebih tegas terhadap LSM yang sudah membuat pemerintah repot,” jelas Tungkot.
Berdasarkan penelusuran, LSM asing seperti Mighty Earth tidak dilengkapi entitas legal baik di Amerika maupun Indonesia. LSM ini ternyata bagian dari Waxman Strategies, sebuah perusahaan lobbyist politik milik Henry Waxman yang merupakan mantan anggota parlemen Amerika Serikat.
Mengomentari adanya kampanye hitam terhadap komoditas alam Indonesia, Kasan Muhri, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan RI menjelaskan maraknya kampanye negatif ditujukan untuk menekan daya saing Indonesia di pasar internasional.
Baca Juga: Ratusan Warga Sibak Unjuk Rasa Perusahaan Sawit
Lantaran, tingginya produktivitas komoditas dalam negeri seperti sawit yang menjadi ancaman bagi industri yang dihasilkan negara-negara di Uni Eropa.
