Infografis
Suara.com - Bank Dunia mengingatkan adanya kenaikan 12 persen beban utang negara-negara miskin dengan penghasilan rendah di dunia yang mencapai rekor 860 miliar dolar AS pada Senin (11/10/2021) kemarin. Utang itu melambung tinggi pada 2020 lalu karena dampak pandemi COVID-19.
Presiden Bank Dunia David Malpass di depan awak media menyebut, laporan Statistik Utang Internasional 2022 menunjukkan peningkatan kerentanan utang yang dihadapi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Ia lantas mendesak upaya-upaya komprehensif untuk membantu negara-negara mencapai tingkat utang yang lebih berkelanjutan.
"Kami membutuhkan pendekatan komprehensif untuk masalah utang, termasuk pengurangan utang, restrukturisasi yang lebih cepat dan transparansi yang lebih baik," kata Malpass.
Ia bahkan menyebut, setengah dari negara-negara termiskin di dunia berada dalam kesulitan utang luar negeri atau berisiko tinggi.
Malpass mengatakan tingkat utang yang berkelanjutan diperlukan untuk membantu negara-negara mencapai pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
Laporan itu mengatakan stok utang luar negeri negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah digabungkan naik 5,3 persen pada 2020 menjadi 8,7 triliun dolar AS, mempengaruhi negara-negara di semua kawasan.
Dalam laporan itu menjelaskan, kenaikan utang luar negeri melampaui pendapatan nasional bruto (GNI-Gross National Income) dan pertumbuhan ekspor, dengan rasio utang luar negeri terhadap GNI, tidak termasuk China, naik lima poin persentase menjadi 42 persen pada tahun 2020, sementara rasio utang terhadap ekspor mereka melonjak menjadi 154 persen pada 2020 dari 126 persen pada 2019.
Menurut Malpass, upaya restrukturisasi utang sangat dibutuhkan mengingat berakhirnya Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI) Kelompok 20 ekonomi utama pada akhir tahun ini.
Baca Juga: Mengejutkan! Ayu Ting Ting Disentil Pedagang Gara-Gara Punya Hutang ke Wendi Cagur
Kreditur resmi G20 dan Klub Paris meluncurkan Kerangka Kerja Umum untuk Perlakuan Utang tahun lalu guna merestrukturisasi situasi utang yang tidak berkelanjutan dan kesenjangan pembiayaan yang berkepanjangan di negara-negara yang memenuhi syarat DSSI, tetapi hanya tiga negara - Ethiopia, Chad dan Zambia - yang telah menerapkan sejauh ini.
