Infografis
Plt. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Roberia menyampaikan dalam hal mengajukan perubahan aturan melalui Izin Prakarsa, maka pemohon tidak bisa jalan sendiri, melainkan wajib membentuk panitia antar kementerian untuk masuk ke dalam harmonisasi aturan di Kemkumham.
“Setelah memahami prosedur ini, dinamikanya bisa kita lihat apakah ada urgensi dalam revisi PP 109/2012 itu. Harus ada harmonisasi karena bisa saja kementerian satu bilang ini harus direvisi, kementerian yang lain mengatakan sebaliknya. Maka rapat harmonisasi harus terjadi dan kesepakatan harus terlebih dahulu terjadi,” ungkap Roberia.
Tak hanya lintas kementerian, kata Roberia, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan juga di jamin dalam dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Adapun partisipasi masyarakat diikutsertakan dalam tahap perencanaan, selanjutnya dalam menyusun aturan pemrakarsa harus melakukan uji publik. Dengan kata lain prosedur penyusunan kebijakan harus melalui beberapa tahap.
“Tidak bisa sepihak, ada rapat persiapan, rapat pleno siapa yang mau diundang untuk uji publik,” ungkap dia.
