REGIONAL:
Suara.com - Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto angkat suara soal tudingan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tes PCR Covid-19
"Saya merasa saya harus menulis mengenai hal ini. Saya akan cerita dari awal sehingga teman-teman bisa memahami perspektif mendesaknya kita akan kebutuhan Test PCR yang terjangkau dalam pandemi ini," kata Septian ditulis Selasa (9/11/2021).
Septian Hario Seto menceritakan perjuangan pemerintah dalam menyediakan layanan test PCR bagi masyarakat. Saat baru diangkat sebagai komisaris BNI pada tahun lalu, Septian mendapatkan fasilitas untuk test PCR dari perusahaan. Ia terkejut dengan mahalnya biaya PCR saat awal pandemi yang mencapai Rp 5 juta sampai Rp 7 juta untuk satu orang yang memerlukan waktu tiga sampai lima hari untuk mengetahui hasilnya.
"Kejadian itu membuat saya berpikir, kalau kapasitas test PCR ini terbatas, dan orang harus menunggu berhari-hari sebelum tahu hasil test mereka, tentunya kita akan keteteran dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini," ucapnya.
Tanpa berpikir panjang, Septian lapor ke Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa kita harus membantu terkait test PCR tersebut. Septian menilai apabila hanya mengandalkan anggaran pemerintah akan butuh waktu lama untuk bisa menambah kapasitas PCR.
Luhut, ungkap Septian, memerintahkan dirinya mencari alat PCR ini. Luhut, lanjut Septian, meminta alat PCR nantinya didonasikan ke Fakultas Kedokteran yang memiliki kemampuan mengoperasikan dan dapat digunakan untuk penelitian.
"Soal uang, nanti kita sumbang saja To," perintah Luhut kepada saya pada waktu itu.
"Saya tahu kemudian Pak Luhut kontak teman-teman beliau untuk bersama-sama membantu membeli alat PCR ini. Di sini lah kemudian proses pencarian PCR ini kita mulai," kata Septian.
Septian mulai menghubungi dekan FK UI, Unpad, UGM, Unair, Undip, Udayana, dan USU bahwa ingin mendonasikan alat PCR. Para ahli dari universitas-universitas tersebut menyarankan rekomendasi merek yang bagus.
"Berdasarkan diskusi dengan mereka, waktu itu diputuskan kita akan beli alat PCR dari Roche. Order untuk alat PCR Roche kita lakukan di akhir maret 2020," tuturnya.
Septian menyebut Wakil Menteri BUMN saat itu, Budi Gunadi Sadikin, mendapat perintah serupa dari Menteri BUMN Erick Thohir mencari alat PCR untuk rumah sakit BUMN. Septian menawarkan untuk pesan PCR secara bersama-sama agar bisa mendapatkan lebih banyak pesanan dengan harga yang lebih murah.
Septian menyebut alat PCR mulai datang dan mulai distribusikan ke Fakultas-Fakultas Kedokteran pada akhir April 2020 berkat lobi dari Kemenlu, Kementerian BUMN, dan berbagai pihak lain yang dilakukan untuk meminta Roche agar barang yang sudah kita pesan tidak di rebut negara lain.
"Karena kita mendengar ada satu negara timur tengah yang sudah menyediakan 100 juta dolar AS dan bersedia membayar tunai di depan untuk membeli alat-alat PCR yang tersedia di pasar saat itu," beber Septian.
Kata Septian, setelah alat datang, bukan berarti barang bisa langsung digunakan karena harus menunggu reagen PCR yang datang pada awal Mei dan juga memerlukan adanya Viral Transport Medium (VTM) untuk menampung hasil swab yang akan mendeaktifkan virusnya sebelum kemudian bisa dilakukan ekstraksi RNA.
"Rupanya banyak sekali perintilan material-material yang dibutuhkan untuk melakukan test PCR ini, bukan hanya reagen saja," tegasnya.
TERPOPULER