alexametrics

Biar Dihargai Rakyat, Pakar Ekonomi Tantang Presiden Jokowi Pecat Moeldoko dan Ngabalin

M Nurhadi
Biar Dihargai Rakyat, Pakar Ekonomi Tantang Presiden Jokowi Pecat Moeldoko dan Ngabalin
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Audensi bersama PJKS UI secara daring di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (29/11/2021). (Dok. Media KSP)

Menurut Faisal, publik akan lebih menghargai Presiden Jokowi jika berani pecat Moeldoko dan Ngabalin.

Suara.com - Pakar ekonomi, Faisal Basri menyebut, ada dua sosok di istana yang kerap membuat gaduh di tengah penanganan pandemi covid-19.

Dua sosok yang dia maksud yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Ali Mochtar Ngabalin. Menurut dia, publik akan lebih menghargai Presiden Jokowi jika berani pecat Moeldoko dan Ngabalin.

 “Pak Presiden Jokowi, niscaya rakyat akan apresiasi jika Bapak mengeluarkan Ngabalin dan Moeldoko dari Istana,” kata Faisal Basri di Twitter-nya, dikutip via arta Ekonomi pada Minggu (9/11/2021).

Menurut Faisal, pernyataan dari dua orang yang ia sebut sebelumnya kerap memancing kontroversi. Sementara, menurut dia, Jokowi tidak menyukai kegaduhan.

Baca Juga: Deretan Menteri yang Dianggap Layak Direshuffle, Menag Yaqut Paling Banyak Dipilih

“Bapak Jokowi kan tidak suka dengan orang yang kerap bikin gaduh,” katanya.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Moeldoko bikin ramai usai dikabarkan ingin mengambil alih Partai Demokrat dari kepemimpinan AHY.

Selain itu, belum lama ini, , Moeldoko juga menyebut bahwa Ivermectin manjur bagi pasien terpapar Covid-19.

Pernyataan itu membuat Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada kaitan antara Moeldoko dengan pengusaha dalam penggunaan obat Ivermectin untuk penanganan Covid-19.

“Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan,” kata Moeldoko menanggapi tuduhan itu.

Baca Juga: Rakyat Kecil Usaha Sendiri, Politisi PKS Pertanyakan Dampak Pertumbuhan Ekonomi

Sementara, untuk Ali Mochtar Ngabalin kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang juga kontroversial dan menamakan kelompok yang mengkritik Jokowo sebagai sampah demokrasi dan kadal gurun.

Komentar