Infografis
Gerakan ini juga semakin dipermudah dan menyasar seluruh daerah di Indonesia, karena pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga turut mendukung gerakan literasi ini secara penuh, sesuai amanat undang-undang.
“Saat ini, kita sudah punya total 164.610 perpustakaan berbagai jenis, meski jumlah terbesar sekitar 40 persen berada di Pulau Jawa. Tapi kita terus dorong yang di luar Pulau Jawa juga bisa memiliki dan memanfaatkan perpustakaan dengan lebih maksimal,” katanya.
Buktinya, dari 34 provinsi di Indonesia, semuanya sudah memiliki Dinas Perpustakaan. Dan dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 493 Dinas Perpustakaan sudah dibentuk, dan sekitar 23 ribu perpustakaan desa sudah dibangun.
“Artinya, Perpustakaan Nasional sebagai pembina perpustakaan sudah tidak sendiri. Kita sudah punya partner dengan daerah, yang sama-sama mengembangkan,” lanjutnya.
Khusus untuk kebutuhan milenial yang lebih condong dengan kebutuhan audio visual, Perpusnas juga tak tinggal diam. Menurut Deni, Perpusnas juga menyediakan kebutuhan itu, dengan menyediakan akses digital seperti aplikasi dan buku-buku digital.
“Jadi pada masa pandemi ini, karena tidak bisa datang ke perpustakaan, melalui layanan digital ini, perpustakaan yang akan datang ke masyarakat,” sambungnya.
Semua usaha ini juga tak lepas dari dari dukungan Bappenas dan Komisi X DPR RI, yang kata Deni, selalu memenuhi segala bentuk pendanaan Perpusnas, meski pada beberapa bagian masih dirasa belum cukup, mengingat jangkauan wilayah kerja Perpusnas yang membentang jauh dari Sabang sampai Merauke.
Hadir mendampingi Deni Kurniadi dalam sesi ini adalah Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, yang mengapresiasi gerak cepat Perpusnas yang dengan cepat dan mampu beradaptasi pada masa pandemi ini. Misalnya, perintisan perpustakaan digital yang dilakukan begitu cepat dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari publik, yang tak bisa datang ke perpustakaan secara fisik.
“Komisi X DPR RI melihat Perpusnas konsisten mengadakan buku-buku yang berkualitas melalui berbagai program dan kegiatan. Ini menjadi penting karena buku merupakan instrumen yang tidak tergantikan dalam gerakan literasi. Oleh karena itu, kendala literasi di Indonesia, di mana masyarakat kesulitan mengakses buku, harus bisa diselesaikan,” kata Syaiful Huda dalam kesempatan ini.
Baca Juga: Kecepatan Inovasi Digital Indonesia Tak Diimbangi Dengan Literasi Masyarakat
Maka, pihaknya akan terus mendorong seluruh kelembagaan, baik Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkolaborasi menjalankan gerakan literasi ini, untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai jantung pendidikan di negeri ini.
