Suara.com - Pemerintah tengah berupaya keras mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023. Untuk itu, pada tahun 2021-2022 defisit diharapkan dapat terus ditekan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkiraan defisit APBN tahun depan ada di angka sekitar 4,8 persen dari produk domestik bruto. Angka yang lebih rendah dibandingkan target tahun ini yang dipatok 5,2 persen hingga 5,5 persen.
Menurut Suahasil angka penurunan defisit ini adalah jalan menuju konsolidasi fiskal agar di tahun 2023 sesuai dengan amanat Undang-undang 2 tahun 2020, defisit APBN bisa kembali ke bawah 3 persen dari produk domestik bruto.
"Tahun ini di dalam APBN diperkirakan defisit bisa ditahan di sekitar 5,2-5,5 persen lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya," kata Suahasil dalam acara Suahasil Nazara dalam acara Indonesia Fintech Summit Day 2, Senin (13/12/2021).
Sementara itu, tahun depan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Wamenkeu berharap pertumbuhan ekonomi 2022 berada sekitar 5,2 persen dimana peranan dari konsumsi, investasi, dan dunia usaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih besar, yang dengan dengan demikian bisa menurunkan defisit APBN.
"Konsolidasi fiskal ini salah satu tulang punggungnya adalah UMKM kita. Nah tentu di dalam konteks menciptakan akses yang lebih besar bagi UMKM ini, maka potensi dan peran dari fintech menjadi sangat-sangat penting," katanya.
Sebelumnya, lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) sempat mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan untuk mengembalikan rasio defisit fiskal menjadi 3 persen pada 2023.
Karena itu, lembaga tersebut memproyeksikan konsolidasi fiskal di Tanah Air akan berjalan secara gradual, dengan defisit yang menyempit menjadi 5,7 persen pada 2021 dan 4,2 persen pada 2022.
Baca Juga: Fungsi APBN berserta Tujuan Penyusunannya
