Suara.com - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) berharap, berkaitan dengan penerapan rawat inap kelas standar BPJS Kesehatan, pemerintah menetapkan tarif menyesuaikan biaya operasional rumah sakit.
Disampaikan Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi Daniel Wibowo, indeks tarif pembayaran klaim rumah sakit tidak naik signifikan selama 8 tahun belakangan.
“Kalau kita lihat data historisnya unit biaya tarif rawat jalan dan inap selama 2015-2019 indeksnya tidak berubah. Artinya, yang diterima rumah sakit ini tidak naik bahkan selama perjalannya lebih banyak pembatasan-pembatasan untuk pasien jaminan kesehatan nasional [JKN],” kata Daniel, dikutip dari Solopos.com --jaringan Suara.com.
Ia menambahkan, pembatasan manfaat peserta JKN berdampak pada RS dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien.
“Selama ini rumah-sakit berusaha supaya tetap melayani pasien JKN seoptimal mungkin tapi kami khawatir kita tiba pada suatu titik pelayanan JKN tidak bermutu lagi tetapi justru rendahan karena biayanya yang terlalu ditekan,” kata dia.
Lebih jauh, merujuk pada Buku Statistik JKN 2015-2019, rerata biaya satuan klaim per kunjungan pada kategori Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) tidak mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya.
Kementerian Kesehatan sebelumnya juga telah fokus menekan pembiayaan kesehatan yang dinilai relatif tinggi di tengah alokasi anggaran yang kecil setiap tahunnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, hal ini nantinya akan memprioritaskan upaya-upaya deteksi dini yang dilakukan secara intensif dan terintegrasi dengan jaminan kesehatan dari pemerintah.
“Transformasi [pada pembiayaan kesehatan] ini harus dilakukan karena kita memiliki alokasi anggaran yang terbatas untuk bidang kesehatan dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya,” kata Dante saat membuka diskusi Indonesia Health Care Outlook 2022 secara daring, Rabu (8/12/2021).
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2022 Berkisar Rp75 Ribu, Pakar: Minta Pemerintah Tak Memaksa
Dante menjelaskan, perluasan skrining layanan primer berdampak pada beban pembiayaan fasilitas layanan kesehatan secara nasional.
“Kalau skrining ini dilakukan dan ditemukan di stadium yang lebih rendah maka angka penangannya akan lebih murah dibandingkan kalau sudah punya berbagai macam komplikasi,” kata dia.
Perluasan skrining pada layanan kesehatan primer itu tertuang dalam KDK lewat penyusunan rancangan revisi Peraturan Presiden No 82 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan turunannya.
