Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertekad memperluas inklusi atau akses keuangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar, masyarakat bisa manjangkau dan menggunakan jasa-jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, saat ini tingkat inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai 76% yang artinya hampir seluruh daerah di Indonesia sudah terjangkau layanan keuangan.
Wimboh menargetkan, pada tahun 2024 nanti tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90%.
"Target kita luar biasa bisa jadi 90% di tahun 2024 ini bukan tugas yang mudah, meski ada teknologi," ujar Wimboh dalam Rapat Koordinasi TPAKD, Kamis (16/12/2021).
Menurut Wimboh, target itu tidak akan tercapai jika tidak ada sinergi dari pemerintah pusat dan daerah. Ia menjelaskan, program yang telah disusun oleh pemerintah tidak berjalan baik tanpa bantuan pemerintah.
"Akses keuangan daerah ini jelas tanpa kontribusi sinergi pemerintah pusat dan daerah tidak ada artinya. Program-program pemerintah pusat dan OJK dalam meningkatkan pelayanan masyarakat tak ada artinya kalau tidak sinergi dengan pemda dan tentunya seluruh pemangku kepentingan," ucap dia.
Namun demikian, tambah Wimboh, tingkat inklusi keuangan ini tidak dibarengin oleh pemahaman tentangan layanan keuangan atau literasi keuangan yang masih rendah.
Saat ini, ungkap dia, tingkat pemahaman masyarakat tentang layanan-layanan keuangan masih sekitar 38%.
"Tidak papa ini kita lakukan program-program yang lebih masif sehingga masyarakat bisa literate, bisa lebih paham, bisa tahu memanfaatkan sektor keuangan dan melindungi dirinya sendiri," tutur Wimboh.
Baca Juga: Literasi Keuangan Bagi Kalangan Perempuan di Indonesia Ternyata Masih Sangat Rendah
Selain itu, OJK juga bakal mendirikan kampus untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Pendirian kampus ini, agar pelaku usaha UMKM bisa mengatur usaha bisa lebih rapi dan produknya bisa dipajang di e-commerce.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, pendirian kampus ini akan menggandeng e-commerce besar yang telah beroperasi di Indonesia.
"Kita ingin masukkan produk-produk umkm ke skema e-commerce, kit didik masyarakat selain produksi bisa onboarding e-commerce, bahkan seluruh indonesia kita dirikan kampus UMKM," ujar Wimboh.
Wimboh menjelaskan, dalam kampus UMKM pelaku usaha akan mendapatkan pembinaan mengenai pembukuan pajak hingga memajang produk-produk ke dalam e-commerce.
"Dan kita ciptakan skema UMKM gratis, ini kita kerja sama dengan e-commerce maju, Tokopedia, Gojek, Bukalapak, termasuk membagi photo yang bagus, ini luar biasa potensi besar," ucap dia.
