facebook

PUPR dan Pemerintah Daerah akan Mulai Program Pengentasan Kawasan Kumuh di Surakarta

Fabiola Febrinastri
PUPR dan Pemerintah Daerah akan Mulai Program Pengentasan Kawasan Kumuh di Surakarta
Ilustrasi perumahan warga. (Dok: Kementerian PUPR)

Sumarni kini tinggal bersama anaknya sehari-hari bekerja sebagai pemulung barang rongsok.

Suara.com - Pemerintah akan melaksanakan program pengentasan kawasan kumuh. Untuk melaksanakan tujuan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai melaksanakan pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

“Dalam hal sektor perumahan, kami telah melaksanakan Program BSPS untuk bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni, agar menjadi layak dan sehat untuk dihuni,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Mochamad Mulya Permana, saat melakukan peninjauan lapangan ke Kawasan Mojo di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (24/1/2022).

Program ini akan dilakukan secara kolaborasi antar unit organisasi dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta, dengan melakukan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Ditjen Cipta Karya.

Mulya menjelaskan, pelaksanaan Program BSPS di Kawasan Mojo ini terbagi dalam dua jenis, yaitu Program BSPS Reguler dan Program Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS). Hal tersebut dilakukan agar tidak hanya mengubah rumah yang tidak layak huni menjadi layak, tetapi juga membuat lingkungan menjadi lebih baik dan menghilangkan kesan kumuh di daerah tersebut.

Baca Juga: Kabar Baik! Pemerintah Mulai Bangun Underpass Simpang Joglo Surakarta

“Kawasan Mojo ini menjadi tempat pertama pelaksanaan Program BPPS. Program ini berbeda dengan Program BSPS reguler, dimana Program BPPS terdiri dari pengecatan untuk beberapa bagian yang sudah kusam, perbaikan atap dengan bahan-bahan yang layak pakai, dan juga untuk memperbaiki dinding permanen menjadi lebih layak,” terangnya

Berdasarkan data Ditjen Perumahan, jumlah pelaksanaan Program BSPS reguler di kawasan Mojo sebanyak 30 unit, dengan total bantuan sebanyak Rp600 juta dan pelaksanaan Program BPPS di Mojo sebanyak 68 unit, dengan total bantuan sebanyak Rp200 juta untuk satu kawasan.

Salah seorang penerima bantuan Program BSPS di Kawasan Mojo, Sumarmi mengaku senang dan terbantu dengan program perumahan tersebut. Rumah tempat tinggal yang sebelumnya tidak layak, kini telah berubah menjadi rumah yang layak huni.

"Dulu, rumah saya kondisinya benar-benar nggak layak. Atapnya bocor parah, dindingnya masih memakai kayu yang sudah mulai keropos. Semoga dengan bantuan pemerintah ini, rumah saya jadi lebih baik," harapnya.

Sumarni kini tinggal bersama anaknya sehari-hari bekerja sebagai pemulung barang rongsok. Setiap hari beliau memulung dengan mengajak anaknya saat usai pulang sekolah. Penghasilannya pun tak menentu dan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Rumah yang ditempati juga termasuk dalam kategori tidak layak huni sehingga perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Baca Juga: Pemkab PPU Mau Bangun Reservoir Rp 3,5 Miliar, Tapi Sadar Tak Ada Uang

"Kami harap pemerintah bisa melanjutkan program ini. Sebab manfaatnya sangat kami rasakan dan rumah tempat tinggal kami kini lebih layak huni dan semoga kawasan tempat tinggal kami menjadi lebih bersih, sehat, dan indah," ujarnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar