Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.767.000
Beli Rp2.632.000
IHSG 6.599,240
LQ45 651,086
Srikehati 320,576
JII 428,616
USD/IDR 17.661

Gaji Ketua Partai Bisa Sampai Puluhan Juta, Dari Mana Sumber Dananya?

M Nurhadi | Suara.com

Senin, 07 Februari 2022 | 18:08 WIB
Gaji Ketua Partai Bisa Sampai Puluhan Juta, Dari Mana Sumber Dananya?
Ilustrasi bendera partai. Dok. Bawaslu RI

Suara.com - Menjadi ketua partai adalah jabatan prestisius dalam sebuah struktur politik. Besaran gaji ketua partai pun kadang dipertanyakan. Sayangnya, setiap partai memiliki skema tersendiri dalam penggajian. Pasalnya hal ini juga berhubungan dengan bagaimana cara partai mendapatkan uang. 

Seperti dikutip dari berbagai sumber setiap partai memiliki skema yang berbeda dalam mendapatkan dana sekaligus menentukan berapa gaji ketua partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya, mereka memiliki rekening khusus dengan nama Rekening Gotong Royong. Setiap kader diwajibkan menyetor sejumlah uang lewat rekening tersebut yang akan dimanfaatkan untuk operasional partai, menggaji ketua partai, sekaligus melakukan pendidikan politik. 

Di samping itu dana partai juga bersumber dari iuran pribadi kadernya yang berhasil duduk di kursi legislatif. Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik disebutkan bahwa partai yang memperoleh kursi di DPR RI pada pemilu terakhir akan mendapat bantuan Rp108 per suara setiap tahunnya. Misalkan sebuah partai mampu mengantongi suara 10 juta dalam pemilu, maka setiap tahun partai tersebut akan disokong dana Rp1,08 miliar hingga ke pemilu berikutnya. 

Di samping itu, berikut prakiraan jumlah sumbangan tiap-tiap anggota partai politik. 

1. Partai Demokrat

Iuran Partai Demokrat  per bulannya Rp5 juta dari setiap kader yang terpilih jadi anggota dewan. Setiap anggota DPR fraksi Demokrat yang terpilih wajib menyetor iuran tersebut.

2. PAN

Untuk Partai Amanat Nasional (PAN), iuran kader yang berhasil duduk di kursi Parlemen menggunakan cara persentase dari gaji atau pendapatan yang diperoleh. Adapuj angka persentasenya yaitu sebesar 20 persen. Jadi, misal anggota DPR memperoleh gaji Rp50 juta, maka dia wajib membayar iuran Rp10 juta.

3. Partai Golkar

Partai Golkar mewajibkan para anggta DPR yang terpilih dari fraksi Golkar untuk menyetor iuran Rp3 juta per bulan. Anggota dari Komisi III DPR menyampaikan, iuran kader yang setiap bulan rutin ditarik tersebut berfungsu untuk membiayai berbagai kegiatan yang diadakan Fraksi Partai Golkar.

4. PKS

Selain ketiga partai yang disebutkan di atas, PKS juga mengeluarkan iuran kader untuk berbagai keperluan Partai atau kegiatan politik Adapun iuran yang dikeluarkan yakni Rp20 juta per bulan.

5. PDI Perjuangan

Untuk partai PDI Perjuangan, iuran kader mencapai Rp25 juta. Itu artinya, setiap bulan para kader ini wajib setor iuran Rp25 juta untuk keperluan partai serta ntuk menjalankan agenda politik seperti pemilu.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Demokrat Sebut Capres-Cawapres Wajib Kader Parpol, Luqman PKB: Setuju, Kita Harus Terima Demokrasi Modern

Demokrat Sebut Capres-Cawapres Wajib Kader Parpol, Luqman PKB: Setuju, Kita Harus Terima Demokrasi Modern

News | Senin, 07 Februari 2022 | 16:50 WIB

Bikin Pemetaaan dan Gencar Komunikasi dengan Parpol Lain, Tapi Gerindra Tunggu Waktu Ambil Keputusan soal Pilpres

Bikin Pemetaaan dan Gencar Komunikasi dengan Parpol Lain, Tapi Gerindra Tunggu Waktu Ambil Keputusan soal Pilpres

News | Senin, 07 Februari 2022 | 11:00 WIB

PDIP, Partai Golkar dan Gerindra Bakal Dominasi Pesta Demokrasi 2024

PDIP, Partai Golkar dan Gerindra Bakal Dominasi Pesta Demokrasi 2024

Sumsel | Sabtu, 05 Februari 2022 | 07:25 WIB

Alasan KPU Usul Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari, Parpol Baru Peserta Pemilu Butuh Waktu Perkenalan

Alasan KPU Usul Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari, Parpol Baru Peserta Pemilu Butuh Waktu Perkenalan

News | Jum'at, 04 Februari 2022 | 18:24 WIB

3 Parpol yang Dekat dengan Anies Dipresiksi Tak Lolos ke Senayan, Musni Umar: Saya Tidak Percaya

3 Parpol yang Dekat dengan Anies Dipresiksi Tak Lolos ke Senayan, Musni Umar: Saya Tidak Percaya

News | Jum'at, 04 Februari 2022 | 16:00 WIB

Tak Pusing Pilih Partai Pengusung untuk Nyapres, Ridwan Kamil: Di Waktu yang Tepat Pasti Saya Kasih Tahu

Tak Pusing Pilih Partai Pengusung untuk Nyapres, Ridwan Kamil: Di Waktu yang Tepat Pasti Saya Kasih Tahu

News | Jum'at, 04 Februari 2022 | 15:22 WIB

Terkini

Trump Batal Serang Iran, Harga Minyak Dunia Melandai

Trump Batal Serang Iran, Harga Minyak Dunia Melandai

Bisnis | Selasa, 19 Mei 2026 | 06:39 WIB

Kemendag Bidik Penyalur Nakal, Tegakkan Sanksi Demi Jaga Pasokan Minyakita

Kemendag Bidik Penyalur Nakal, Tegakkan Sanksi Demi Jaga Pasokan Minyakita

Bisnis | Senin, 18 Mei 2026 | 20:10 WIB

Besok Purbaya Akan Buktikan Kritik The Economist Keliru

Besok Purbaya Akan Buktikan Kritik The Economist Keliru

Bisnis | Senin, 18 Mei 2026 | 20:08 WIB

Purbaya Sebut 'Media Bodoh', Gurita Bisnis Pemilik The Economist Tembus Ratusan Triliun

Purbaya Sebut 'Media Bodoh', Gurita Bisnis Pemilik The Economist Tembus Ratusan Triliun

Bisnis | Senin, 18 Mei 2026 | 20:02 WIB

PT Timah Setor Rp 1,624 triliun ke Negara Sepanjang 2025

PT Timah Setor Rp 1,624 triliun ke Negara Sepanjang 2025

Bisnis | Senin, 18 Mei 2026 | 19:56 WIB

CELIOS: Harga-harga Naik 2 Bulan ke Depan, PHK Mengintai

CELIOS: Harga-harga Naik 2 Bulan ke Depan, PHK Mengintai

Bisnis | Senin, 18 Mei 2026 | 19:52 WIB

BI Pastikan Cadangan Devisa Lebih dari Cukup untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

BI Pastikan Cadangan Devisa Lebih dari Cukup untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Bisnis | Senin, 18 Mei 2026 | 19:45 WIB

Menkeu dan BI Optimistis Rupiah Menguat Lagi di Juli 2026

Menkeu dan BI Optimistis Rupiah Menguat Lagi di Juli 2026

Bisnis | Senin, 18 Mei 2026 | 19:18 WIB

PHK Meningkat Tajam, Klaim Kehilangan Kerja di BPJS Tenaga Kerja Melonjak 91 Persen

PHK Meningkat Tajam, Klaim Kehilangan Kerja di BPJS Tenaga Kerja Melonjak 91 Persen

Bisnis | Senin, 18 Mei 2026 | 18:50 WIB

Tak Mau Tahu, BI Tetap Pede Rupiah di Level Rp 16.800 pada Akhir Tahun

Tak Mau Tahu, BI Tetap Pede Rupiah di Level Rp 16.800 pada Akhir Tahun

Bisnis | Senin, 18 Mei 2026 | 18:45 WIB