Presiden Ungkap 20 Persen Biaya Proyek Ibu Kota Baru dari APBN, Bagaimana Sisanya?

M Nurhadi

Selasa, 22 Februari 2022 | 14:52 WIB
Presiden Ungkap 20 Persen Biaya Proyek Ibu Kota Baru dari APBN, Bagaimana Sisanya?
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat berpidato secara virtual di acara Dies Natalis HMI ke-75 di Puri Begawan Bogor, Jawa Barat

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menjelaskan sumber dana pembangunan Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara.

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, 20 persen biaya pembangunan ibu kota baru berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sisanya kerja sama dengan swasta dan investasi dari investor langsung.

Jokowi mengatakan untuk pembangunan kawasan inti pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya darimana? untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian ini memang itu semuanya dari APBN. perkiraan kita 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan, sehingga 80 persen adalah baik KPBU, maupun dari investasi langsung oleh investor," ujar Jokowi dalam acara peresmian Nasdem Tower, Selasa (22/2/2022).

Berkaitan dengan desain ibu kota baru nanti, Presiden Jokowi juga menjelaskan ibu kota Nusantara nantinya menyesuaikan kondisi terkait yang didominasi perbukitan. Bahkan, pemerintah juga akan merehabilitasi hutan pada area yang akan dilakukan pembangunan.

"Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan, yang kita pakai ini 256 ribu hektare nantinya kurang lebih 50 ribu hektar itu yang dipake. Sisanya yang 200rb (hektar) adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki," kata dia.

"Nanti yang akan menjelaskan lebih detil adlh bu Siti Nurbaya yang saat ini juga sudah bisikin ke saya, pak nurserynya hampir selesai. Artinya apa yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," sambung Jokowi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi: 80 Persen Biaya Pembangunan IKN Dari Investasi Langsung dan 20 Persen Diperkirakan APBN

Jokowi: 80 Persen Biaya Pembangunan IKN Dari Investasi Langsung dan 20 Persen Diperkirakan APBN

News | Selasa, 22 Februari 2022 | 14:46 WIB

Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi Minta Pemerintah Tak Fokus ke IKN Saja: Daerah Penyangga di Sekitar Sepaku Diperhatikan

Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi Minta Pemerintah Tak Fokus ke IKN Saja: Daerah Penyangga di Sekitar Sepaku Diperhatikan

Kaltim | Selasa, 22 Februari 2022 | 14:36 WIB

Makin Jelas, Ketua Otoritas IKN Nusantara Pilihan Jokowi Bukan dari Parpol

Makin Jelas, Ketua Otoritas IKN Nusantara Pilihan Jokowi Bukan dari Parpol

Kalbar | Selasa, 22 Februari 2022 | 14:16 WIB

70 Persen IKN Nusantara Area Hijau, Jokowi: Warga yang Mau Sehat Pindah, yang Senang Bermobil Jangan

70 Persen IKN Nusantara Area Hijau, Jokowi: Warga yang Mau Sehat Pindah, yang Senang Bermobil Jangan

News | Selasa, 22 Februari 2022 | 14:10 WIB

Presiden Jokowi Bakal Lantik Kepala Otorita IKN Nusantara Pekan Depan

Presiden Jokowi Bakal Lantik Kepala Otorita IKN Nusantara Pekan Depan

News | Selasa, 22 Februari 2022 | 13:56 WIB

Isran Noor Jamin Pembangunan IKN Nusantara Tak Akan Sentuh Hutan Lindung di Bumi Mulawarman

Isran Noor Jamin Pembangunan IKN Nusantara Tak Akan Sentuh Hutan Lindung di Bumi Mulawarman

Kaltim | Selasa, 22 Februari 2022 | 13:50 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×