Suara.com - Selain melakukan penyaluran dana bergulir kepada koperasi, LPDB-KUMKM melakukan pendampingan yang merupakan unsur penting LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum. Pendampingan ini diimplementasikan dengan berbagai program, seperti Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM, dan juga program korporatisasi petani yang tengah digencarkan oleh pemerintah.
Sementara itu, guna meningkatkan penyaluran dana bergulir kepada koperasi sektor riil, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus melakukan sinergi dalam pengembangan ekosistem bisnis korporatisasi petani.
Supomo menambahkan, program korporatisasi petani tengah digencarkan pemerintah dalam rangka melakukan substitusi bahan pangan impor dan juga menjaga laju inflasi.
"Dengan ini kami gencar sekali melakukan sinergi dan juga kolaborasi dalam rangka mendorong mitra-mitra koperasi sektor riil terutama pertanian, perkebunan, untuk menjalin kerja sama bisnis dengan berbagai pihak," kata Supomo.
Harapannya, dengan kerja sama bisnis yang tepat bisa meningkatkan fungsi ekonomi dari koperasi dan fungsi sosial koperasi yakni sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat dan berdampak pada tingkat kesejahteraan para petani.
Kepala Divisi Umum LPDB-KUMKM Saefudin menjelaskan, LPDB-KUMKM mendorong terciptanya ekosistem korporatisasi pertanian mulai dari sisi hulu yakni para petani, hingga ke sisi hilir yakni offtaker atau buyer bisa terintegrasi dengan baik dalam ekosistem yang saling menguntungkan.
"Kami mendorong korporatisasi petani ini dengan mendampingi para kelompok tani untuk membentuk badan hukum koperasi, agar ekosistem bisnis korporatisasi petani bisa terbentuk dan koperasi mampu menjadi offtaker atau menyerap hasil produksi para petani," kata Saefudin saat menghadiri panen perdana kentang di Cihawuk, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/3/2022).
Menurutnya, dengan ekosistem tersebut, petani diharapkan tidak lagi dipusingkan persoalan akses permodalan dan pasar, karena terdapat kepastian pasar yakni koperasi sebagai offtaker produk para petani, kemudian dari sisi pembiayaan koperasi juga dapat melayani para anggotanya yang merupakan para petani yang membutuhkan modal.
Sedangkan, dari sisi hilir, LPDB-KUMKM juga mendorong koperasi untuk bermitra maupun kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjual hasil komoditas pertanian yang diserap oleh koperasi.
"Ekosistem korporatisasi petani inilah yang terjadi di KSPPS BMT Niaga Utama sebagai salah satu mitra LPDB-KUMKM yang kami pertemukan kepada PT Gudang Pangan Nusantara (GPN) sebagai offtaker produk pertanian dalam hal ini komoditas kentang, yang saat ini dilakukan panen perdana kentang," tambahnya.
Adapun panen perdana kentang ini dilakukan oleh KSPPS BMT Niaga Utama di lahan seluas 150 hektar dengan jumlah panen sebanyak 120 ton, hasil panen tersebut masuk kepada pasar ekspor dengan negara tujuan Singapura yang dilakukan oleh PT GPN bekerja sama dengan KSPPS BMT Niaga Utama.
Selain melaksanakan panen kentang, KSPPS BMT Niaga Utama juga melakukan penandatanganan MoU dengan PT GPN, Universitas Islam Nusantara, dan PT Indocipta Karya Pradana.
Saefudin menambahkan, kolaborasi yang mendukung korporatisasi petani inilah sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Inilah wujud pemerintah hadir, jadi ada tiga unsur di mana masyarakat harus sejahtera, unsurnya ada pendampingan, pembiayaan, dan unsur pemasaran. Jadi koperasi sebagai offtakernya para petani, jadi jangan sampai koperasi untung tetapi petaninya tetap seperti itu saja. Jadi harus bersama-sama, untung sama-sama, dan sejahtera sama-sama, petaninya juga harus sejahtera," kata Saefudin.
Program korporatisasi petani ini juga telah berjalan dengan baik di beberapa mitra LPDB-KUMKM yakni Kopontren Al Ittifaq Bandung, Jawa Barat, dan Koperasi Max Yasa Purbalingga, Jawa Tengah di mana para petani dihimpun, dan diberikan edukasi maupun pelatihan lapangan untuk menghasilkan komoditas pertanian yang memiliki standar tinggi untuk terserap kepada modern market, hotel, catering, dan restoran.
TERPOPULER
