Infografis
“Kami meminta daerah untuk betul-betul memaksimalkan anggarannya untuk itu,” katanya.
Sementara Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Reni Yanita, saat yang sama menyampaikan, dengan waktu yang lebih panjang pada Business Matching Tahap 2, diyakini akan mendorong peningkatan belanja K/L lebih besar lagi.
"Kata kuncinya bagi kami, bagaimana produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ucap Reni.
Dari total komitmen belanja yang diperoleh pada Business Matching 1, lima posisi teratas diduduki, KemenPUPR sebesar Rp43,7 triliun, Kemenhan Rp35,3 triliun, Kemenkes Rp11,8 triliun, Kominfo sebesar Rp11,27 triliun dan Kemenhub Rp11,18 triliun.
“Kami menyampaikan data ini sebagai pemicu kementerian dan lembaga lain termasuk Pemda, agar lebih banyak belanja produk dalam negeri,” katanya.
Saat ini Kemenperin dikatakan Reni memiliki produk masterlist yang akan dikomitmenkan di Business Matching Tahap 2. Saat Business Matching Tahap 1 berlangsung pada Maret 2022 lalu, beberapa jenis produk dalam negeri yang paling banyak diincar adalah infrastruktur jalan, laptop, pembangunan gedung, makanan dan kertas.
“Kertas kita masuk peringkat 9 di dunia, bahkan saat ini sudah peringkat ke 8 di dunia. Produsen dalam negeri kita sudah mampu bersaing bahkan untuk skala ekspor,” sebutnya.
Mendukung Reni, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M Manuhutu mengatakan fungsi Business Matching adalah lebih pada membentuk kebersamaan dan gotong royong untuk mencapai target pertama, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan salah satunya belanja pemerintah untuk produk dalam negeri yang dihasilkan oleh UMKM.
“Selain menggerakkan perekonomian, upaya ini juga menumbuhkan rasa percaya diri para pelaku UMKM,” katanya.
Baca Juga: Apa Syarat Penerima BLT UMKM 2022? PKL, Pemilik Warung hingga Nelayan Masuk Kriteria
Pada kesempatan tersebut Odo pun menyarankan agar Kementerian, Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan E-Katalog dengan baik dan memanfaatkan belanja barang dan jasanya untuk produk dalam negeri.
