Program Penjualan Minyak Goreng Indonesia Dilakukan di 10 Ribu Lokasi Untuk Menurunkan Harga Pasaran

Suara.com - Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi mengatakan harga minyak goreng akan stabil segera setelah program distribusi minyak kebutuhan pokok masyarakat ini sudah mencapai lebih dari 10 ribu lokasi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersinergi dengan pelaku usaha minyak goreng (migor) meluncurkan program Migor Rakyat.

Program yang diluncurkan pada Selasa (17/5) ini bertujuan agar penjualan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter dapat tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Menurut Mendag, program tersebut sudah mencapai 1200 lokasi pada hari Rabu dan diperkirakan akan mencapai 2500 lokasi di akhir pekan.

Sejak tanggal 28 April Indonesia menghentikan ekspor minyak sawit mentah dan  olahannya dengan harapan bahwa pasar di dalam negeri akan dibanjiri dengan minyak goreng  lokal sehingga harga akan turun.

Menurut Muhammad Lutfi, terjangkaunya harga minyak goreng di dalam negeri akan menjadi alasan utama bagi dihentikannya larangan ekspor.

"Mudah-mudahan dengan mencapai 10 ribu lokasi di seluruh Indonesia secepat-cepatnya kita akan bisa menstabilkan harga minyak dengan harga terjangkau dan tersedia di seluruh Indonesia," kata Muhammad Lutfi, sambil menambahkan bahwa banyak lokasi yang mewakili sekitar 60-70 persen dari pasar di Indonesia.

"Kita berharap akan mencapai stabilitas segera dan baru setelah itu kita membicarakan kemungkinan pencabutan larangan ekspor," katanya.

Pemerintah mengatakan larangan ekspor baru akan dicabut bila harga minyak goreng di pasaran mencapai Rp14 ribu per liter secara nasional. 

Sampai hari Selasa, menurut data yang dikumpulkan kementerian, harga rata-rata masih Rp17.200 per liter.

Indonesia adalah negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia dan keputusan menghentikan ekspor sudah mengejutkan dunia yang sudah mengalami masalah kekurangan pasok minyak bunga matahari karena perang di Ukraina.

Petani sawit melakukan protes

Hari Selasa, ratusan petani sawit melakukan unjuk rasa di Jakarta mendesak agar larangan ekspor dicabut karena  pabrik pengilangan sekarang sudah penuh sehingga petani susah menjual tandan buah segar ke pabrik.

"Petani Malaysia sekarang tersenyum lebar, Petani Indonesia menderita," demikian tulisan di salah satu selebaran protes di saat ratusan petani berjalan mendampingi sebuah truk yang diisi dengan tandan sawit segar.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengatakan sejak larangan ekspor diberlakukan, harga tanda buah sawit sudah turun 70% di bawah harga yang terendah yang ditetapkan di masing-masing daerah.

Petani sawit perorangan tidak dilindungi oleh kesepakatan harga yang sudah dicapai antara pengilangan dengan petani yang bergabung dengan koperasi besar.

APKASINDO memperkirakan paling sedikit 25 persen pabrik pengilangan sawit sudah menghentikan pembelian tanda segar dari petani sejak larangan ekspor diberlakukan 28 April lalu yang menjadi pertanda bahwa tangki penyimpanan sudah penuh.

APKASINDO mengatakan protes yang sama juga direncanakan akan dilakukan di 22 provinsi.

Yuslan Thamrin seorang petani yang mengikuti unjuk rasa di Jakarta mengatakan bahwa perayaan Lebaran di kotanya di provinsi Aceh tahun ini kurang semarak karena turunnya penghasilan dari sawit akibat larangan ekspor.

"Dengan harga yang rendah, petani bahkan ragu-ragu untuk melakukan panen," katanya sambil menambahkan bahwa pabrik pengilangan tidak mau mengambil buah sawit segar karena tangki penyimpanan mereka di pelabuhan sudah penuh.

Seorang petani lainnya menggambarkan dilema yang dihadapi oleh petani-petani kecil seperti dirinya.

"Melakukan panenan sekarang ini tidak menguntungkan, namun membiarkan buah busuk di pohon juga akan merusak pohonnya," kata Bambang Gianto, seorang petani di Sumatera Selatan lewat telepon kepada Reuters.

Perwakilan petani itu sempat bertemu dengan  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang berjanji untuk menyampaikan aspirasi petani tersebut kepada Presiden Jokowi.

Dalam pernyataannya, Moeldoko mengatakan larangan ekspor diberlakukan karena tingginya harga minyak goreng di dalam  negeri walau juga  'tidak berarti presiden tidak melindungi kepentingan petani sawit."

Jajak pendapat minggu ini menunjukkan dukungan terhadap Presiden Jokowi turun ke tingkat 58,1 persen, angka terendah sejak bulan Desember 2015, dengan faktor utama adalah tingginya harga minyak goreng.

Yose Rizal Damuri, direktur eksekutif lembaga pemikir CSIS mengatakan kebijakan yang dilakukan untuk menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri adalah kebijakan yang keliru.

"Kebijakan tersebut dibuat hanya untuk menunjukkan bahwa presiden sudah melakukan sesuatu," katanya, sambil mendesak agar harga ditentukan oleh pasar dan konsumen yang mengalami kesulitan membeli dibantu dengan cara lain.

Reuters

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya.