facebook

Apakah BSU BPJS dipotong Admin? Begini Kata Kemenaker

M Nurhadi
Apakah BSU BPJS dipotong Admin? Begini Kata Kemenaker
Ilustrasi uang rupiah, gaji, tabungan, THR - Syarat Penerima BSU 2022 (Pixabay)

Biaya administrasi yang dikenakan kepada penerima BSU adalah hoaks.

Suara.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan disalurkan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang membutuhkan. Lalu apakah BSU BPJS dipotong admin?

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resminya menyatakan bahwa BSU tidak dikenakan biaya administrasi apapun.

BSU akan cair secara penuh sesuai dengan nominal yang ditentukan. Sebelumnya, situs resmi Kominfo lewat website resminya pernah merilis bahwa pesan berantai yang menyebut penerima BSU harus membayar Rp100.000 untuk biaya asuransi dan syarat penarikan uang juga adalah hoaks. Klarifikasi yang sama juga dilakukan oleh Kemenaker lewat akun Instagramnya. 

Kemnaker juga meminta masyarakat untuk waspada terhadap informasi hoaks yang disebarkan melalui WhatsApp, SMS, dan media sosial tentang penyaluran BSU. Informasi resmi terkait BSU dapat diakses di situs kemnaker.go.id dan akun media sosial Kemnaker.

Baca Juga: Terpopuler: Fakta Mengejutkan Terungkap di Sidang Habib Bahar, Densus 88 Cegah Baiat Massal ISIS

Selain itu, pencairan BSU sebesar Rp1 juta melalui Bank Himbara dapat dicairkan seluruhnya dan tidak ada potongan apapun termasuk biaya administrasi.

Untuk diketahui mulai April lalu Kemenaker secara bertahap mencairkan BSU 2022. Kategori pekerja yang dpaat BSU adalah pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dari berbagai sektor. Dengan anggaran Rp8,8 triliun, itu artinya bantuan ini menyasar 8,8 juta pekerja.

Kategori pekerja yang dapat BSU senilai Rp1 juta pun bermacam-macam. Antara lain pekerja di bidang industri barang konsumsi, transportasi, properti, perdagangan, dan jasa. Tahun ini pemerintah masih akan menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan terkait penerima subsidi gaji ini. Untuk memperoleh BSU 2022 harus memenuhi kriteria berikut ini. 

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK

2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021.

Baca Juga: Saksi Beberkan Fakta Mengejutkan di Sidang Habib Bahar

3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. 

Komentar