“Bantuan pinjaman dari SMEPP sangat besar manfaatnya. Kami jadi bisa mempercepat proses pendirian Pertashop,” tutur pria yang tinggal di Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara, tersebut.
Saat ini, penjualan di Pertashop milik Gunawan rata-rata mencapai 160 liter per hari. Dia mengaku sangat berminat untuk mengajukan pinjaman kembali apabila dimungkinan dan sudah memiliki rencana pengembangan Pertashop di tempat lain.
“Saya berharap Pertamina terus pertahankan kualitas dalam merangkul para Mitra Binaan. Semoga SMEPP menjadi jalan kebangkitan ekonomi kreatif Indonesia,” ungkapnya.
Anas Yudiarso mengaku memilih sumber pendanaan dari Pertamina karena merupakan bantuan pinjaman lunak, persyaratannya tidak terlalu ribet. “Persyaratannya lebih mudah atau bunganya lebih ringan dibandingkan dari bank,“ ujarnya.
Dia mengatakan mengetahui adanya sumber pendanaan dari SMEPP Pertamina untuk pembangunan Pertashop dari teman-teman dakwah yang perduli dengan pengembangan bisnis di Pertamina.
“Kami mendapatkan cerita bahwa Pertamina ada pengembangan Pertashop. Kami mengajukan pinjaman modal secara online. Waktu yang dibutuhkan dari pengajuan hingga persetujuan pendanaan disetujui kisaran 4 bulan,” paparnya.
Ponpes Assalam mendapatkan pinjaman sebesar Rp250 juta pada awal Februari 2022. Saat ini, Pertashop belum beroperasi karena masih dalam proses pembangunan. Apabila bisnis ini menguntungkan, katanya, pesantren berencana membangun Pertashop di tempat lain.
Mulyadi, anggota Komisi VII DPR RI, menilai upaya yang dilakukan Pertamina lewat Program Pertashop Empowerment SME sangat baik untuk membantu akses masyarakat, terutama di daerah terluar dan terpencil, terhadap BBM. Dia menyarankan Pertashop menambah jenis BBM yang dijual seperti Pertalite.
“UMKM dan BUMDes adalah calon mintra potensial bagi Pertashop ini di daerah,” katanya.
Baca Juga: Bahan Bakar Diesel Pertamina Dipakai di Formula E, Bukti Teknologi Mumpuni Dalam Negeri
Menurut Mulyadi, Pertamina wajib mempermudah persyarakatan termasuk mekanisme pendaftaran bagi calon Mitra Binaan agar keterlibatan UMK dan BUMDes dalam pengembangan Pertashop menjadi maksimal.
“Intinya permudahlah mekanisme pelayanannya yang disesuaikan dengan kondisi tiap daerah. Kadang-kadang pelaku usaha mengeluhkan keterbatasan infrastruktur termasuk jaringan telekomunikasi,“ ujarnya.
