Proyek KCJB Terancam Mangkrak, DPR: Jangan Sampai Jadi Beban Presiden Jokowi

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) benar-benar serius menyelesaikan proyek Kereta api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Desakan tersebut disampaikan Deddy karena tidak ingin proyek yang belum juga rampung tersebut, nantinya malah menjadi beban pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berakhir pada 2024 mendatang.

"Karena kami tidak mau ini menjadi sesuatu yang tidak selesai sehingga menjadi beban bagi pemerintahan Bapak Jokowi dan kepada kami juga," kata Deddy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Deddy menambahkan, KCJB seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang baik dengan mengembangkan layanan servis lain berkolaborasi dengan swasta.

"Misalnya KAI, apakah itu melalui anak perusahaan atau kolaborasi dengan swasta, menyediakan angkutan, jadi orang memang tinggal enak gitu loh, kalau perlu dijemput dari rumah, lalu naik kereta cepat turun di Bandung nanti sudah ada angkutan juga dengan harga yang wajar gitu. Ini kan bisa mengembangkan bisnis tidak harus duit dari KAI tapi dengan mitra misalnya, sehingga orang merasa nyaman," katanya.

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan KAI untuk terus memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat seperti selalu update terhadap progres KCJB.

"Mohon keseriusannya dan juga komunikasinya pak, karenakan di tengah-tengah masyarakat sepertinya update progres ini kurang memberikan informasi yang update, sering menjadi cercaan di media sosial, saya kira komunikasi publiknya harus dikuatkan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengemukakan pihaknya akan pikir-pikir dan mendalami usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 yang diajukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mencapai Rp4,1 triliun.

Rencananya tambahan PMN tersebut akan digunakan untuk menutup cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menjadi beban konsorsium Indonesia.

"Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Tunai tahun anggaran 2022 sebesar Rp4,1 triliun," ujar Sarmuji saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Tambahan PMN tersebut, tambah politisi Partai Golkar ini, dibutuhkan pada tahun 2022 sehingga akan diusulkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 dalam surat terpisah setelah ada keputusan dari Komite Kereta Cepat sebagaimana Perpres No. 93 tahun 2021.

Terkait usulan tambahan tersebut, Sarmuji meminta Dirut KAI untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan DPR dalam hal ini Komisi VI DPR RI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Nanti harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak pak, termasuk dengan Kemenkeu dan Banggar barangkali, dengan Kementerian BUMN dan Komisi VI," tegas Sarmuji.