Pemerintah Ingin Ekspor Beras, Pengamat: Lebih Baik Penuhi Kebutuhan dalam Negeri

Suara.com - Ketersediaan pangan Indonesia dianggap salah satu yang paling mapan di dunia. Salah satunya, diungkap dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Kebijakan Pangan yaitu tidak impor beras sejak tiga tahun lalu.

Dalam kesempatan itu,Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama pimpinan lembaga dan kementerian banyak membahas kondisi pangan dan krisis global di bidang pangan bahkan rencana ekspor beras.

"Berdasarkan data dan neraca yang dipaparkan pada rapat internal dengan Bapak Presiden, stok per Desember 2021 adalah 7 juta ton dan stok Bulog lebih dari 1 juta ton, artinya kalau  ekspor 200.000 ribu ton masih aman,” kata Menko Airlangga.

Terpisah, Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi berharap, pemerintah tidak terlena dengan surplus stok beras dan tetap memperhatikan kebutuhan beras dalam negeri.

Menurutnya, kondisi ekonomi global yang semakin membaik diprediksi akan meningkatkan permintaan pada komoditas pangan. Hal itu akan mendorong pada kelangkaan pada jangka panjang.

"Dari hasil simulasi kami, di kuartal ke-3 2023, itu sudah akan ada gejala kelangkaan," ujarnya, Sabtu (2/7/2022).

"Kemungkinan negara-negara besar di dunia kemungkinan akan memprioritaskan demand domestiknya. Dari sisi komoditas beras, Thailand, Vietnam kemungkinan akan menahan ekspornya dan menguatkan demand dalam negeri," sambung Fithra Faisal.

Ia berharap, pemerintah jugamenjamin keamanan stok komoditas pangan. Untuk menjamin kemanan stok beras dalam negeri, peran Bulog juga ditingkatkan tidak hanya di level nasional, tetapi juga berperan di level regional.

"Kita dalam hal ini juga harus menguatkan Bulog, tidak hanya di level nasional tapi juga di level regional, bisa jadi semacam operator, sehingga stoknya aman," ujar dia, dikutip dari Warta Ekonomi.