"Sehingga pemerintah tidak punya utang kompensasi hingga 2021," ucapnya.
Ia menambahkan, terkait kompensasi hingga semester I-2022 yang perlu dibayarkan pemerintah, saat ini tengah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan kepastian besaran angka kompensasi.
Menurutnya, berdasarkan laporan Pertamina dan PLN kepada Kemenkeu, besaran kompensasi yang harus dibayarkan mencapai lebih dari Rp 169 triliun.
"Tapi ini (angka pasti kompensasi) diperkirakan bulan Agustus-September 2022 sudah bisa mendapatkan angkanya," pungkas dia.