Suara.com - Politisi Partai Gerindra Fadly Zon kembali menanggapi ucapan Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo melalui media sosial Twitter.
"Pada tgl 1 Agustus 2022 Presiden Jokowi sendiri yang menyebut “subsidi BBM” mencapai Rp502 triliun. Pernyataan itu jelas keliru, karena angka subsidi BBM yang sebenarnya di dalam APBN jauh di bawah angka tsb," kata Fadli Zon via Twitter.
Padahal, menurutnya, APBN wajib diatur melalui UU APBN, bukan UU BUMN, Perpres, terlebih Permenkeu. "Sehingga, pengalokasian dana kompensasi yg tidak dilakukan melalui UU APBN jelas bermasalah," ucapnya.
"Pernyataan Pemerintah bahwa sesudah BBM dinaikkan pun subsidi tetap tidak cukup hingga akhir tahun adalah pernyataan tidak profesional dan tak bertanggung jawab. Pernyataan itu hanya menunjukkan bagaimana buruknya perencanaan pemerintah," lanjut Fadli Zon.
Anggota DPR RI ini juga menyinggung adanya SPBU lain, yakni Vivo yang menjual BBM dengan harga yang lebih murah. Sehingga mempertanyakan apakah benar masih ada subsidi.
"Kita bahkan perlu bertanya, dgn kenaikan harga Pertalite hingga 31%, benarkah masih ada subsidi? Buktinya, ada SPBU asing yang bisa jual bensin di bawah harga Pertamina, sebelum kemudian “dipaksa” pemerintah utk menaikkan harga," tulis dia.
"Jika tidak ada lagi subsidi Pertalite, dan Premium secara de facto sudah tidak ada lagi di lapangan, bagaimana bisa Pemerintah menyebut anggaran subsidi BBM kita masih kurang hingga Rp89,3 T?" ujar Fadli Zon.
Berkaitan dengan tanggapan Stafsus Yustinus Prastowo terkait nilai tukar uang. Fadli mengaku menyadari hal itu, namun alasan tersebut justru membuat dalih pemerintah makin aneh.
"Kenapa aneh? Di satu sisi Pemerintah selalu klaim depresiasi rupiah paling rendah jika dibanding mata uang negara lain, tapi kenaikan harga BBM kita justru yang paling tinggi," ujar dia.
"Menurut BI, sampai 22 Agt 2022, rupiah hanya terdepresiasi 4,27 persen, jauh lebih rendah dari depresiasi India 6,92 persen, Malaysia 7,13 persen, dan Thailand 7,38 persen. Anehnya, dalam 12 bulan terakhir harga BBM di Indonesia telah naik rata-rata 55%, jauh lebih tinggi dibanding Malaysia (9%), Vietnam (25,7%), atau Thailand (22%)," sambung Fadli Zon.
Fadli Zon lantas menuding pemerintah telah gagal menjaga fundamental ekonomi sehingga nilai rupiah terus merosot. "Sebagai catatan, pada 2011 harga ICP pernah capai US$111,6/barel, asumsi APBN-nya hanya US$80. Tapi karena kurs kuat, hanya Rp9.144/USD, tidak ada kenaikan harga BBM," kata dia.
Ia lantas membandingkan hal ini dengan tahun 2008 silam saat harga ICP melonjak. Lantaran kurs rupiah saat itu berada di angka Rp9.161/USD sehingga kenaikan harga BBM tidak terlalu besar sebelum akhirnya kembali turun.
Tidak hanya itu, Fadli Zon juga menganggap pemerintah tidak berpihak ke masyarakat karena ekonomi yang baru saja mulai bertumbuh pasca pandemi COVID-19.
"Inflasi rendah justru merupakan bukti lemahnya kinerja pemerintah. Sejak 2015, inflasi kita selalu di bawah 4%. Kenapa rendah? Karena pertumbuhan ekonomi kita sangat rendah!" kata Fadli.
Ia lanyas membandingkan era Presiden Jokowi dengan masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
TERPOPULER
