Suara.com - Gaya hidup para pejabat hingga keluarganya tengah menjadi sorotan publik. Kondisi pun membuat masyarakat kecil kecewa, apalagi yang mempertontonkan gaya hidup hedon tersebut adalah pejabat pajak.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kasus pejabat pajak yang gaya hidupnya mewah sangat berdampak ke kepercayaan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak tahunan.
"Bisa dibayangkan ada ketimpangan yang lebar antara orang kaya dan miskin. Banyak anak muda menganggur, sementara keluarga pejabat hidup foya foya, itu tentu memantik amarah masyarakat sebagai wajib pajak," kata Bhima kepada Suara.com, Minggu (26/2/2023).
Apalagi lanjut Bhima, kejadian ini berberangan dengan momentum para Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak singga ditakutkan akan mendistorsi kepercayaan publik terhadapi institusi lembaga pajak.
"Harusnya dengan kejadian ini pemerintah lakukan evaluasi total terhadap kepatuhan pajak, LHKPN hingga mencari sumber dana pejabat yang mencurigakan," katanya.
Selain itu menurut Bhima, para pejabat yang mendadak kaya karena rangkap jabatan sebagai komisaris juga harus di ungkap.
"Jangan sampai pejabat hidup di atas penderitaan pembayar pajak. Reformasi birokrasi harus tuntas dengan perbaikan tata kelola dan sanksi bagi pejabat yang menyimpang," katanya.
Kasus Anak Pejabat Pajak
Sebelumnya gaya hidup mewah para pejabat negara kini jadi sorotan usai kasus Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta hingga mencapai Rp56 miliar, padahal Rafael sendiri merupakan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Baca Juga: 13 Ribu Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Harta Kekayaan, Stafsus: Jadi Perhatian Serius
Kekayaan Rafael sendiri terbongkar usai kasus penganiayaan anaknya Mario Dandy Satrio kepada anak petinggi GP Ansor menjadi viral. Mario saat melakukan penganiayaan diketahui membawa mobil mewah Rubicon dan memiliki gaya hidup mewah dari akun media sosialnya.
Rafael sendiri sudah mengundurkan diri menjadi ASN Ditjen Pajak pada Jumat (24/2/2023) lalu karena adanya kasus ini.
