Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 938 aduan pekerja terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Pengaduan ini tercatat dari 28 Maret 2023 sampai 15 April 2023 yang mencakup 669 perusahaan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, dari sejumlah aduan tersebut baru 23 aduan yang telah ditindaklanjuti. Secara rinci aduan tersebut terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan, 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan, dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.
"Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujarnya yang dikutip, Senin (17/4/2023).
Sedangkan, dari sisi wilayah provinsi, di Provinsi Aceh terdapat 3 aduan, Provinsi Sumatera Utara (16), Sumatera Barat (16), Riau (16), Jambi (8), Sumatera Selatan (17), Bengkulu (0), Lampung (3), Kepulauan Bangka Belitung (4), Kepulauan Riau (12), DKI Jakarta (312), Jawa Barat (217), Jawa Tengah (106), DIY (25), Jawa Timur (52), dan Banten (76).
Kemudian, di Provinsi Bali terdapat 4 aduan, NTB (2), NTT (1), Kalimantan Barat (4), Kalimantan Tengah (4), Kalimantan Selatan (9), Kalimantan Timur (8), Kalimantan Utara (1), Sulawesi Utara (1), Sulawesi Tengah (4), Sulawesi Selatan (9), Sulawesi Tenggara (3), Gorontalo (1), Sulawesi Barat (0), Maluku (1), Maluku Utara (1), Papua (2), Papua Barat (0).
"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan tahun 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Anwar.
Dia pun mengingatkan, bagi perusahaan yang belum membayarkan THR untuk segera membayarkan THR ke pekerja. Sebab, batas terakhir untuk pemberian THR yaitu pada Jumat Pekan lalu.
"Hari ini, Jumat (15/4) merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," katanya.
TERPOPULER
