Suara.com - Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yallen, membuat pernyataan publik yang cukup mengejutkan jika negaranya terancam default atau gagal bayar utang tahun ini.
Meski tak menyebut secara rinci jumlahnya, banyak pihak mempertanyakan efek gagal bayar utang AS terhadap Indonesia, utamanya di sektor perekonomian.
Sebagai gambaran, di Negeri Paman Sam tersebut, jika gagal bayar utang benar-benar terjadi, akan berdampak pada melonjaknya angka pengangguran dan suku bunga yang melejit sehingga nominal cicilan akan makin meningkat.
Hal ini akan berdampak besar kepada warga yang tengah memiliki cicilan KPR, barang elektronik, maupun kendaraan. Di samping itu, kemungkinan pembayaran uang jaminan sosial dan pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja juga akan tersendat.
"Kegagalan kami akan menimbulkan bencana ekonomi dan keuangan. Hal itu akan menaikkan biaya kredit selamanya, investasi masa depan akan lebih mahal," kata dia dikutip Reuters, Rabu (26/4/2023).
Untuk meminimalkan dampak-dampak tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat akan segera mengambil langkah. Pimpinan Dewan Amerika Serikat, Kevin McCharty berencana memangkas pengeluaran lembaga hingga USD 4,5 triliun dengan kenaikan batas utang USD 1,5 triliun.
Jika AS Benar-Benar Gagal Bayar Utang
Jika ekonomi Amerika Serikat kolaps, banyak negara berkembang bakal kena dampak, salah satunya Indonesia. Macetnya industri teknologi, termasuk di antaranya start up yang gulung tikar adalah salah satu dampak dari pemodalan barat yang mandek.
Kendati demikian, narasi Amerika Serikat gagal bayar utang bukanlah perkara baru. Untuk mengatasinya, pemerintah Amerika Serikat biasanya akan meneken kebijakan menaikan debt ceiling atau plafon utang, langkah yang sudah puluhan kali diambil oleh Amerika Serikat. Debt ceiling merupakan batas jumlah dana yang bisa dipinjam pemerintah Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya.
Debt ceiling ini pula yang akan digunakan pemerintah Amerika Serikat untuk memenuhi kewajiban terhadap masyarakatnya, seperti membayar jaminan sosial, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan.
Dengan demikian, urusan ekonomi negara akan tetap berjalan di tengah isu kebangkrutan. Pasalnya, jika tidak demikian, banyak investor akan kehilangan terhadap dolar dan akan berpengaruh pada kredibilitas pemerintah.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
