Satgas BLBI Sita Aset Properti Penikmat Piutang Negara Seluas 538 Ribu Meter

Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melakukan penyitaan atas aset properti di Bojonggede seluas 538 ribu meter persegi atas nama PT Tjitajam.

Lokasi penyitaan tepatnya berada di wilayah Desa Cipayungjaya, Kec. Bojonggede, Kab Bogor (sekarang Kel. Cipayungjaya, Kec. Cipayung, Kota Depok) Provinsi Jawa Barat.

“Aset tersebut merupakan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks PT. Bank Central Dagang/eks debitur PT Mitra Unggul Bina Nusa dan diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban PT. Bank Central Dagang oleh BPPN," kata Rionald Silaban selaku Ketua Satgas BLBI, pada Rabu (17/5/2023).

"Aset telah tercatat sebagai aset milik negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan Transaksi Khusus, yang saat ini dikelola Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,” terang Rionald.

Aset properti eks BLBI di atas menjadi prioritas penanganan Satgas BLBI. Atas aset aset yang telah dilakukan penguasaan fisik ini akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia.

“Pada prinsipnya Satgas BLBI dalam menegakan hak-hak Negara, apabila terdapat pihak lain yang keberatan dapat dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis Rionald.

HAK JAWAB

PT Tjitajam melalui kuasa hukumnya Reynold Thonak dan Antonius Edwin melayangkan klarifikasi atau hak jawab kepada Suara.com. Hak jawab itu atas pemberitaan penyitaan aset oleh Satgas BLBI berjudul "Satgas BLBI Sita Aset Properti Penikmat Piutang Negara Seluas 538 Ribu Meter".

PT Tjtajam menyampaikan bawah berita tersebut tidak sesuai fakta, tidak akurat, tidak berimbang dan tidak menerangkan asa praduga Tidak Bersalah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 03/SK-DP/II/2006 tentang Kode Etik.

Dalam pemberitaan, Satgas BLBI melakukan penyitaan atas aset properti di Bojonggede seluas 538 ribu meter persegi atas nama PT Tjitajam.

Atas pemberitaan itu, PT Tjitajam memberikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kepemilikan PT Tjitajam terhadap Surat Hak Guna Bangun (SHGB) No:257 telah dikuatkan oleh Sembilan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dan bahkan sudah dilakukan Eksekusi.
2. Bahwa tanah milik PT Tjitajam tersebut sampai saat ini hanya tercatat adanya Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor: 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim yang kemudian juga disusul oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2018 dalam Perkara Nomor: 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi, di mana kedua putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap dan untuk Putusan PN Cibinong telah dilakukan proses Eksekusi.
3. Bahwa tindakan pemasangan plang yang dilakukan oleh Satgas BLBI dilakukan tanpa adanya suatu alas hak apapun, karena selain daripada catatan Sita Jaminan, SHGB No: 257 tidak pernah dibebankan hak-hak apapun dan/atau beralih kepemilikannya kepada pihak manapun dan masih tercatat atas nama PT TJITAJAM dengan Pengesahan Akta Pendirian tertanggal 12 Agustus 1996.
4. Bahwa adapun Legal Standing yang diakui digunakan oleh Satgas BLBI pada saat melakukan pemasangan plang di atas tanah milik Klien adalah Perjanjian di bawah tangan yakni Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tertanggal 11 Desember 1998.

Selain itu, terkait dengan Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tertanggal 11 Desember 1998 yang digunakan oleh Satgas BLBI, maka perlu PT Tjitajam menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut : 

• Bahwa PT Tjitajam, tidak pernah memiliki hubungan Hukum apapun dengan PT Mitra Unggulbina Nusa yang diwakili oleh Wirawan Hartanto maupun dengan Bank Central Dagang yang diwakili oleh Hindarto Hovert Tantular (Buronan Kasus Bank Century).
• Bahwa Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Laurensius Hendra Soedjito selaku mantan Direktur PT Tjitajam tanpa melalui mekanisme RUPS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar PT Tjitajam.
• Bahwa karena Objek dalam Perjanjian dimaksud adalah tanah, oleh karena itu sudah seharusnya hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah harus sesual dengan Ketentuan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT);.
• Bahwa faktanya, yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian tersebut adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No : 960/HGB/KWBPN/1997 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 538.000 Meter persegi, Terletak di Desa Cipayung Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Daerah Tingkat Il Bogor, atas nama PT Tjitajam, Badan Hukum Indonesia, Berkedudukan di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor tertanggal 29 Oktober 1997, dimana hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UUHT yang mengatur bahwa Hak Atas Tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.
• Bahwa selain itu, terhadap perjanjian tersebut tidak pernah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku, sehingga secara Hukum Kementertian Keuangan dan/ atau Satgas BLBI tidak memiliki hak apapun di atas SHGB No : 257 milik PT Tjitajam.
• Bahwa perjanjian tersebut telah terbukti dibuat secara melawan Hukum oleh Laurensius Hendra Soedjito, PT Mitra Unggulbina Nusa yang diwakili oleh Wirawan Hartanto maupun dengan Bank Central Dagang yang diwakili oleh Hindarto Hovert Tantular (Buronan Kasus Bank Century), oleh karenanya telah dinyatakan batal demi Hukum oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 303/Pdt/2022/PT.Bdg Tertanggal 5 Juli 2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 181/Pdt.G/2020/PN.Dpk Tertanggal 22 Desember 2021 dan saat ini Perkara dimaksud sedang dalam pemeriksaan tahap Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor : 760 K/Pdt/2023. 
  Kemudian, PT Tjitajam juga menyampaikan bahwa seharusnnya Menteri Keuangan dan/atau Satgaas BLBI dapat menghormati proses Hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian.

Catatan Redaksi:

Pemuatan hak jawab ini sekaligus sebagai bagian dari tanggung jawab media Suara.com sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber maupun ketentuan Undang-Undang Pers.