Suara.com - Pemerintah akhirnya memutuskan tetap menjalankan rencana impor KRL. Impor KRL tetap dilakukan, hanya saja bukan KRL Bekas, melainkan KRL baru.
Hal ini diutarakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, di mana keputusan itu dibahas oleh sejumlah kementerian dan lembaga mulai dari Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengawasan Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Pembangunan (BPKP).
Nantinya, pemerintah menyerahkan pelaksanaan impor kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang juga sebagai operator KRL Commuter Line.
"Dari hasil rapat rapat yang dilakukan oleh pak Luhut, bersama BPKP, saya juga diundang, Mendag diundang, Menperin diundang, Menhub diundang, keputusannya mengimpor kereta baru, tidak bekas," ujar Erick di Jakarta, yang dikutip Selasa (27/6/2023)
Menurut Erick, jadinya impor KRL, karena PT INKA belum bisa memasok persediaan kereta saat ini. Selain itu, kekinian banyak permintaan masyarakat terhadap transportasi massal berbasis rel tersebut.
Di sisi lain, produksi kereta dari PT INKA membutuhkan waktu yang lama. Setidaknya, butuh tiga tahun untuk memproduksi KRL sesuai pesanan KCI.
Akan tetapi, Erick memastikan, untuk ke depan KRL akan dipasok oleh PT INKA. Dia meminta, agar INKA agar INKA bisa memperluas kapasitas produksinya.
"Nomor satu PT INKA harus digenjot produksi gerbong yang dibutuhkan," imbuh dia.
Sebelumnya, Pemerintah resmi membatalkan rencana impor KRL bekas dari Jepang. Namun demikian, Menko Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, nantinya Indonesia akan membeli tiga rangkaian kereta baru dari Jepang.
Baca Juga: Luhut Ungkap Alasan Pilih Kereta Baru Daripada Impor KRL Bekas Luar Negeri
Luhut menjelaskan, impor KRL bekas dibatalkan karena tidak sesuai dengan tiga aturan diantaranya Peraturan Pemerintah, Permendag yang membatasi impor barang bekas di atas 20 tahun, dan Peraturan Menteri Perhubungan.
Meski begitu, ia memahami, bahwa kebutuhan rangkaian kereta masih belum terpenuhi, proses impor tiga rangkaian kereta baru tersebut masih membutuhkan waktu dan kemungkinan tidak akan tiba tahun ini.
Sehingga, ia berharap, kebutuhan akan rangkaian kereta ke depan dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri. Untuk itu, BUMN produsen kereta, PT INKA, membutuhkan investasi sebesar Rp 9,3 triliun.
Produksi kereta diharapkan dapat dilakukan di Banyuwangi dan Madiun. Meskipun demikian, Luhut belum dapat memastikan apakah negara akan membantu investasi tersebut melalui penyertaan modal negara.
