Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia dikagumi negara lain. Salah satunya, Australia yang memuji langkah pemerintah melakukan hilirisasi bahan baku seperti nikel.
Hal ini dinyatakannya seusai melakukan kunjungan kerja ke Australia yang mendampingin Presiden Joko Widodo yang diunggah ke akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.
Menurutnya, dengan kebijakan hilirisasi tersebut, Indonesia dengan Australia sepakat untuk mengolah bahan baku di Indonesia.
"Australia mengakui kalau hilirisasi itu bagus, sehingga mereka juga sepakat bahwa bahwa 60 ribu lithium mereka yang mereka ekspor ke Indonesia itu juga diproses di Morowali. Jadi kita punya lithium sekarang. Tapi saya bilang boleh nggak sekarang kita tambah lagi 60 ribu ton lagi, dan mereka ikut equity participation dalam project itu, sehingga kita lakukan joinly dan mereka setuju dengan itu. Saya kira belum pernah kejadian semacam ini," ujar Luhut yang dikutip, Senin (10/7/2023).
"Mereka melihat mengakui, prime ministernya dan menteri perindustrian kemaren kita temuin, Indonesia sudah sangat maju di sini, dan itu yang membuat ekonomi indonesia salah satu yang kuat sekarang ini, itu saya satu hal satu hal," tambah dia.
Mantan Kepala Staf Presiden ini melanjutkan, kebijakan hilirisasi Indonesia juga memberi manfaat negara lain seperti Australia. Karena, negara lain bisa menurunkan biaya memproduksi kendaraan listrik.
"Dan cost Australia kan 4 kali lipat lebih mahal dari kita kalau membuat processing mobil listriknya, kalau di Indonesia costnya lebih turun," imbuh dia.
Di sisi lain, tambah Luhut, buat Indonesia juga memberikan keuntungan, bahwa bisa bekerja sama dengan negara produsen kendaraan listrik seperti Amerika Serikat.
"Buat kita juga ada untungnya, kita juga bisa tadi bekerja sama dengan Amerika Serikat, tetapi teknologinya kita juga nggak bisa hindari. Juga masih ada teknologi tiongkok yang harus kita dapat jadi saya kira kolabirasi ini akan bagus ke depan," jelas dia.
Sebelumnya, IMF memberikan pernyataan bahwa pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluas pada komoditas lain. Hal itue tertuang dalam paparan Article IV Consultation.
Menurut IMF, kebijakan hilirisasi juga perlu dipertimbangkan analisa biaya dan manfaatnya.
"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," tulis IMF dalam laporannya.
TERPOPULER
