REGIONAL:
Suara.com - Bicara limbah, bayangan kita adalah sisa hasil produksi yang sudah tidak terpakai lagi dan umumnya menimbulkan efek negatif bagi lingkungan dimana limbah tersebut berada.
Apalagi bila ada tambahan kata B3 (bahan berbahaya beracun) didalamnya. Sudah terbayang risiko yang dapat timbul daripadanya. Sehingga menimbulkan momok menyeramkan bagi sebagian masyarakat, termasuk bagi mereka yang tinggal dekat dengan kawasan industri.
Untuk mencegah dampak negatif limbah terutama yang mengandung unsur B3, pemerintah telah membuat sejumlah regulasi baik berupa Undang-undang maupun peraturan pemerintah.
Tidak terbatas pada regulasi saja, sejak 1994, pemerintah Indonesia telah membidani lahirnya industri pengolahan limbah B3 untuk menjawab kebutuhan industri.
Presiden Soeharto kala itu telah meresmikan secara langsung pendirian perusahaan pertama pengolahan limbah industri PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI).
Dalam perkembangannya PPLI semakin menunjukkan eksistensinya dalam industri pengolahan limbah di Indonesia. Sejumlah fasilitas modern diterapkan di perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh perusahaan industri pengolahan limbah asal negeri sakura Jepang, DOWA Ecosystem Co.Ltd. dan sebagian lainnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
Demikian diungkapkan oleh Senior Engineer and Technical Support Manager, Muhammad Yusuf Firdaus saat menyampaikan paparannya dalam diskusi ‘’Regulasi, Implementasi, Teknologi dalam Sistem Tanggap Darurat B3 dan Limbah B3’’ yang digelar bagi 118 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 Cibitung Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, PPLI memaparkan tentang teknologi yang dimiliki PPLI dalam pengolahan limbah B3 serta sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi mulai dari pengemasan, pengangkutan, pengolahan hingga penimbunan.
"Dalam pengolahan limbah B3, fasilitas dan teknologi yang digunakan PPLI memungkinkan diterapkannya konsep ekonomi sirkular. Dimana limbah B3 tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan industri lainnya tanpa membahayakan lingkungan. Konsep itu selama ini kita kenal dengan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)," paparnya ditulis Selasa (8/8/2023).
Sedangkan dalam kegiatan yang diikuti 118 perwakilan kalangan industri yang berada di Kawasan Industri BeFa tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait lebih menekankan tentang regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 terutama pasal 828 terkait sistem tanggap darurat yang harus dimiliki oleh semua industri yang menghasilkan limbah B3.
Syafri mengharapkan semua kalangan industri di Kabupaten Bekasi memiliki sistem tanggap darurat terkait limbah B3 sehingga tidak membahayakan bagi manusia dan lingkungan sekitar kawasan industri.
Hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Manajemen Bekasi Fajar (anak perusahaan MM2100) dan PT PPLI itu diantaranya Mutiara F. Siadari, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Muhammad Yusuf Firdaus dari PPLI dan Wowo Fadillah dari DLH Kabupaten Bekasi.
PPLI sendiri selama ini dikenal sebagai perusahaan yang konsen kepada pelestarian dan penyelamatan lingkungan dari potensi pencemaran limbah baik tanah, air maupun udara.
"Wujud komitmen tersebut, PPLI dalam menyusun program lingkungan selalu online dengan moto global kami Motivate Our Planet, yaitu menjaga dan melindungi bumi," ujar Manager Humas dan Legal PPLI, Arum Tri Pusposari.
Dijelaskannya PPLI dalam setiap penyusunan program sosialnya memikirkan nilai manfaat bagi pelestarian lingkungan seperti sebelumnya telah aktif dalam program penanaman mangrove.
TERPOPULER
