Waduh, Ada Pemda Sengaja Potong Intensif Dokter Spesialis untuk Bayar Utang

Suara.com - Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan kekesalannya kepada pejabat pemerintah daerah yang memanfaatkan dana insentif bagi dokter spesialis di wilayah setempat untuk menutupi utang akibat defisit anggaran daerah.

"Beberapa dana insentif untuk tenaga dokter spesialis tidak sampai pada mereka. Akibatnya, beberapa dokter spesialis bahkan ada yang mengundurkan diri dan meninggalkan tempat kerjanya," ungkap Tito Karnavian dalam sambutannya pada acara Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan 2023 di Jakarta pada hari Selasa (15/8/2023).

Salah satu contoh kejadian ini terjadi pada dokter spesialis di RSUD dr. M. Haulussy di Maluku, tambah Tito.

Menurut laporan dari tim investigasi Kementerian Dalam Negeri, modus tunggakan insentif ini terjadi akibat defisit anggaran daerah. Banyak oknum pejabat yang memanfaatkan dana insentif tenaga kesehatan untuk membayar utang dalam beberapa kegiatan lain, termasuk di dalamnya kegiatan infrastruktur.

"Hasilnya, utang tersebut meningkat. Padahal, dana yang seharusnya dialokasikan untuk dokter spesialis malah digunakan untuk membayar utang," tegasnya, dikutip via Antara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan kepada Mendagri agar dana insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang saat ini dialirkan ke rekening pemerintah daerah dialihkan secara langsung ke rekening penerima. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana tersebut.

"Kami punya solusi terkait gaji ini dan saya telah berdiskusi dengan Pak Tito. Kami berencana untuk mentransfer dana insentif langsung ke rekening penerima sehingga tidak ada lagi kemungkinan potongan atau penyalahgunaan," ungkapnya.

Budi juga menyatakan bahwa keterlambatan dalam pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan akibat penyalahgunaan dana oleh oknum pejabat daerah berlangsung selama 3 hingga 6 bulan.

Usulan Menkes Budi ini mendapatkan tanggapan positif dari Mendagri Tito, yang bersedia menyiapkan semua mekanisme dan ketentuan hukum yang diperlukan.

"Kami akan mendukung agar dana insentif tersebut langsung diteruskan ke rekening penerima dan tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat daerah. Kami akan membuat regulasi yang sesuai dan mendukung langkah-langkah dari Kementerian Kesehatan dalam upaya memperbaiki ekosistem kesehatan, termasuk bagi tenaga kesehatan," ungkap Tito.

RSUD dr. M. Haulussy adalah Rumah Sakit Pusat Rujukan Provinsi Maluku yang juga berstatus sebagai rumah sakit pendidikan utama tipe B dan merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Maluku.

Sebelumnya, para dokter spesialis di RSUD tersebut melakukan mogok dan menutup pelayanan poliklinik karena belum menerima pembayaran insentif. Insentif tersebut meliputi jasa pelayanan medis sebagian dari tahun 2020, jasa pasien umum mulai tahun 2021, jasa COVID-19 tahun 2022, dan jasa pelayanan 2023, dengan total kurang lebih Rp19 miliar.

Kementerian Kesehatan memastikan bahwa pembayaran insentif akan segera dilakukan secara bertahap, dan status BLUD rumah sakit akan dinilai ulang. Selain itu, jasa pelayanan COVID-19 pada tahun 2020 yang belum terklaim akan diproses kembali.