PTSI Dorong Kabupaten Miliki Program yang Penuhi Pembangunan Keberlanjutan

Suara.com - PT Surveyor Indonesia (PTSI) melakukan penilaian terhadap program-program kabupaten yang dinilai telah memenuhi pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Penilaian yang dilakukan PTSI ini bekerja sama dengan Bappenas, APKASI dan KPPOD.

Direktur Utama PTSI, M Harris Witjaksono menjelaskan, dari 103 kabupaten sebanyak 10 Kabupaten yang program-programnya masuk dalam penilaian pembangunan berkelanjutan. 10 Kabupaten ini diantaranya, Bandung, Bogor, Bantul, Gowa, Karo, Magelang, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Temanggung, dan Sinjai.

Adapun, penilaian ini masuk dalam program I-SIM For Regencies di mana melihat pengembangan yang diusulkan oleh Kabuparen untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Di sinilah peran Surveyor Indonesia untuk memberikan inspirasi bahwa setiap unsur anak bangsa harus mampu memberikan kontribusi positif kepada perusahaan, masyarakat, dan negara. SDGs harus menjadi gerakan Bersama," ujarnya di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Dalam penilaian ini, masing-masing Kabupaten menampilkan program unggulan SDGs yang kemudian diuji lebih dalam oleh panelis yang mewakili pentahelix pencapaian SDGs. Penjurian I-SIM For Regencies akan menjadi bagian dari SDGs Action Awards (SDGs Award) kategori Pemerintah Daerah yang akan disampaikan pada acara SDGs Annual Conference, pada 5-7 November 2023 di Yogyakarta oleh Kementerian PPN/Bappenas.

I-SIM For Regencies merupakan gerakan inisiatif untuk mendukung keberlanjutan multi-stakeholders dalam mengelola aspek pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial dan tata kelola, termasuk akselerasi pencapaian SDGs di tingkat Kabupaten.

Melalui program ini, pemerintah Kabupaten dapat mengungkapkan data dan mengukur capaian dalam akselerasi performa capaian tersebut.

Harris menambahkan, penilaian yang dilakukan juga bisa memberikan bantuan dari pihak lain agar bisa mendanai program-program yang berkelanjutan. Salah satunya, melalui program-program TJSL yang digelar para BUMN.

"Ini bisa juga digunakan oleh badan-badan usaha, salah satunya BUMN dalam konteks kita membuat program, disebut program matching. Antara pemerintah kabupaten dan kota, serta target-target dalam penyusunan TJSL. Artinya apa? Harapannya program TJSL kita bisa nyambung dengan program pemerintah kabupaten/kota, dan selanjutnya ini akan dimonitor capaiannya seperti apa. Nah capaian ini adalah bagian dari kontribusi BUMN, bagian dari ESG dari BUMN itu sendiri," pungkas dia.