Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa masyarakat Indonesia suka kerja keras, tapi hal itu belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada pekan lalu.
Dia bilang menilai untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan produktivitas bukan hanya dari kerja keras manusia, tapi juga berasal dari aset dan lahan yang juga harus produktif.
“Saya sering menyampaikan bahwa di Indonesia ini orangnya kerja keras, asetnya leha-leha atau tidur. Nah kita harus membangunkan dan make sure bahwa aset dan terutama tanah itu merupakan aset yang luar biasa penting di dalam mendorong kegiatan investasi,” kata Sri Mulyani dikutip Senin (11/3/2024).
Menurutnya, lahan dan agraria merupakan persoalan yang luar biasa penting yang membuat investor dan pengusaha tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.
Permasalahan agraria dan tata ruang, khususnya yang terkait dengan tanah, selama ini menjadi salah satu kendala yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia karena menyebabkan cost of doing business naik.
“Investasi hanya mau kalau dia tahu lokasinya bener enggak dan lokasinya pasti atau tidak, dan untuk mendapatkannya juga transparan dan kompetitif atau berliku-liku dan tidak pasti. Investor tidak suka ketidakpastian. Diatur boleh, dipungut juga boleh, asal pasti dan jelas. Ini yang perlu untuk kita tata. Kalau kita pungut terlalu tinggi juga mereka akan lihat negara lain,” ujar Menkeu.
Untuk itu, Menkeu menegaskan bahwa yang dilakukan oleh seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN menentukan denyut ekonomi Indonesia. Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat ikut menciptakan iklim investasi yang baik dengan memberikan kejelasan status tanah bagi investor dan pengusaha.
“Kerja dari ATR/BPN akan menentukan reputasi Indonesia di seluruh dunia. Saya ingin ATR/BPN juga membuat reputasi yang hebat di seluruh dunia,” kata Menkeu.
Maka dari itu, dia menegaskan perlu untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan tata ruang yang membuat kegiatan produktif menjadi melonjak dan mendukung pembangunan serta pemerataan.
“Ini tidak hanya menyangkut investasi, ini juga menyangkut kepastian dari banyak masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang tidak punya aset atau kalau dia punya aset dan ternyata asetnya bodong itu juga akan menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itu, saya akan terus bersiap dan mendukung sepenuhnya Kementerian ATR/BPN untuk bisa bekerja,” katanya.
TERPOPULER
