Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah bahwa kebijakan pemblokiran anggaran sementara atau Automatic Adjustment yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir tahun 2023 demi kepentingan memenuhi anggaran bansos.
Asal tahu saja pada akhir tahun lalu, Kementerian Keuangan melakukan Automatic Adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara di APBN 2024, hampir seluruh K/L terkena kebijakan ini.
Dari pemblokiran sementara ini pemerintah berhasil mengumpulkan anggaran sebesar Rp 50,14 triliun.
"Muncul persepsi bahwa Automatic Adjustment dilakukan untuk membiayai bansos, saya tegaskan tidak!" kata Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bilang kebijakan itu bukan 'barang baru' karena sudah pernah diterapkan pada 2022 lalu dan selalu dilakukan pada awal tahun.
"Automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal. Pada 2022 Automatic Adjustment dilakukan melalui surat menteri keuangan tanggal 29 November 2021, bahkan sebelum tahun anggaran dimulai, kami sudah menulis untuk melakukan Automatic Adjustment," beber Sri Mulyani.
"Bahkan di 2022 kami melakukan dua kali Atomatic Adjustment dengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022, ini untuk melakukan tambahan Automatic Adjustment," tambahnya.
Sri Mulyani merasa yang paling menarik perhatian publik hanya Automatic Adjustment 2024. Padahal program itu bukan hal yang baru dilakukan.
"Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 (untuk automatic adjustment 2024) karena memang sudah hawa Pemilu. Tapi sebetulnya dari 2022 kami selaku melakukan Automatic Adjustment," jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: Bagi-bagi Bansos di Masa Kampanye Pilpres, Pesan Jokowi ke Jajaran Menteri Diusut Hakim MK
