Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan jumlah utang pemerintah hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 8.262,1 triliun dengan rasio utang 38,79% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Jumlah utang jumbo ini bakal diwariskan kepada Menteri Keuangan era Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal dilantik pada Oktober 2024 mendatang.
Secara rinci menyitat data APBN KITA, Jumat (10/5/2024) mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,52%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,05%.
Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 7.274,95 triliun (88,05%) dan pinjaman sebesar Rp 987,15 triliun (11,95%).
Komposisi SBN terbagi dalam SBN domestik sebesar Rp 5.947,95 triliun (71,09%) dan valuta asing (valas) sebesar Rp 1.388,92 triliun (16,97%).
SBN domestik meliputi surat utang negara sebesar Rp 4.797,16 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 1.1501,79 triliun. SBN valas terbagi dalam surat utang negara sebesar Rp 1.044,37 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 344,55 triliun.
Sedangkan pinjaman sebesar Rp 987,15 triliun terbagi dalam pinjaman dalam negeri sebesar Rp 35,51 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 951,64 triliun.
Bila dirinci pinjaman luar negeri meliputi bilateral senilai Rp 264,73 triliun, multilateral senilai Rp 584,69 triliun, dan bank komersial sebesar Rp 102,22 triliun.
Baca Juga: Kontras! Pabrik Banyak Tumbang, Tapi Sri Mulyani Bilang Ekonomi RI Kuat
