Siasat DSI Kurung Devisa CPO dan Batu Bara di Dalam Negeri, Rupiah Bakal Perkasa Juara?

Suara.com - Kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru menandai babak baru dalam tata kelola komoditas strategis. Legitimasi dan mandat DSI lahir dari kebutuhan mendesak negara untuk memperkuat kedaulatan ekonomi di sektor sumber daya alam (SDA), sekaligus menegaskan sikap nasionalisme ekonomi pemerintah demi kemakmuran rakyat.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menyatakan bahwa DSI diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat kendali ekonomi nasional. Menurutnya, lembaga ini mengemban tugas krusial untuk memastikan negara memiliki transparansi serta kendali penuh terhadap arus devisa dari komoditas strategis.

Namun, Ronny mengingatkan bahwa kehadiran regulasi formal saja tidak cukup. Langkah ini wajib didukung oleh tata kelola yang kredibel, transparan, dan dibangun di atas prinsip profesionalisme agar fungsi pengawasan berjalan efektif.

"Kehadiran DSI bisa dipahami sebagai instrumen koreksi struktural negara agar kekayaan alam tidak berhenti sebagai angka ekspor, tetapi benar-benar menjadi sumber penguatan fiskal, stabilitas moneter, dan pembiayaan pembangunan nasional," ujar Ronny dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (29/5/2026).

Untuk mengukur efektivitas kinerja DSI dalam fase transformasi awal, Ronny memaparkan tiga indikator utama yang harus dipenuhi yakni peningkatan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri yang terukur, transparansi transaksi melalui integrasi data lintas lembaga dan efisiensi ekonomi yang tetap menjaga daya saing dunia usaha.

Ronny menambahkan, sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi memiliki potensi besar untuk menutup celah manipulasi yang kerap dimanfaatkan oknum eksportir, seperti praktik under invoicing dan transfer pricing. Selama ini, fragmentasi data dan lemahnya koordinasi antar-instansi menjadi titik lemah pengawasan.

"Ketika data ekspor, kepabeanan, perpajakan, perbankan, dan lalu lintas devisa berada dalam satu ekosistem yang terkoneksi, ruang manipulasi otomatis menyempit drastis," imbuhnya.

Lebih lanjut, sistem terintegrasi ini diyakini bisa menjadi game changer jika dibarengi dengan formula insentif dan disi seperti fleksibilitas penggunaan, insentif pajak, atau kepastian regulasi maka kepatuhan pelaku usaha akan meningkat secara alami.

Dalam konteks makroekonomi, DSI dinilai berpotensi menjadi intervensi struktural paling penting dalam satu dekade terakhir untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Fenomena paradoks di mana Indonesia mengalami surplus komoditas tinggi namun Rupiah tetap tertekan diharapkan dapat segera diakhiri.

Jika negara melalui DSI sukses memperketat kontrol arus devisa dari sektor andalan seperti kelapa sawit (CPO) dan batu bara, dampaknya akan langsung mempertebal cadangan devisa dan memperdalam pasar valas domestik.

"Dengan mekanisme retensi devisa yang lebih kuat, negara memiliki bantalan likuiditas yang lebih besar untuk menjaga stabilitas kurs, membiayai impor strategis, dan meredam kepanikan pasar. Dalam bahasa sederhana, DSI bisa menjadi shock absorber baru bagi ekonomi Indonesia," pungkas Ronny.