Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut belum ada kepastian pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 2025.
Menurut dia, kepastian naiknya PPN itu tergantung pada pemerintah baru yang dinahkodai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Mengenai PPN itu nanti kami serahkan pemerintahan baru," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Meski demikian, lanjut dia, pembahasan kenaikan PPN itu terus berjalan di pemerintahan saat ini.
Sri Mulyani mengaku sudah berbincang dengan tim yang ditunjuk oleh Prabowo. Hanya saja pihaknya tak merinci siapa sosok yang ditunjuk oleh Prabowo-Gibran.
"Kita terus berkomunikasi dengan dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo," ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Sebelumnya, pemerintah kabarnya segera menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 nanti. Hal ini terungkap usai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan rencana kebijakan pemerintah ke depan.
Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, keputusan ini merupakan respons atas pilihan masyarakat yang mendukung program keberlanjutan dari Presiden Jokowi. Airlangga menyatakan hal ini dalam sebuah acara media briefing di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Ia menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5 persen dan maksimal 15 persen.
Hal itu bisa dilakukan melalui penerbitan peraturan pemerintah setelah dilakukan pembahasan dengan DPR, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 UU PPN.
Meski demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu sebelumnya juga mengatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen dengan alasan kondisi ekonomi yang makin tidak pasti.
