Infografis
Contoh pelaksanaan micro governance framework di BUMN harus dimulai dari unit bisnis sebagai first line yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan.
Sementara itu, second line adalah peran fungsi manajemen risiko sebagai penyeimbang terhadap first line yang akan menganalisis risiko dari kegiatan first line, pengembangan kerangka kerja, dan pembuatan kebijakan untuk mengendalikan risiko.
Adapun third line terletak pada peran satuan kerja audit internal yang menjalankan mekanisme pemeriksaan terakhir terhadap efektivitas tata kelola dan pengendalian risiko perusahaan.
“Implementasi framework Three Lines of Defence ini perlu didukung oleh SDM yang unggul untuk memastikan implementasi manajemen risiko berjalan optimal di BUMN, sehingga BUMN menciptakan kinerja yang berkualitas dan sehat,” tutup Robertus
Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko mengatakan, partisipasi IFG bersama dengan anggota holding merupakan wujud program TJSL, khususnya pilar hukum dan tata kelola dalam upaya berkontribusi terciptanya SDM unggul dan kompeten yang dapat mewujudkan implementasi hukum, manajemen risiko, dan regulasi.
‘’Kami sangat berharap kegiatan seminar nasional terkait tata kelola dan manajemen risiko BUMN yang diselenggarakan IFG bersama FH UNSOED 2024 dalam rangka Dies Natalis dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan penguatan tata kelola BUMN di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan,” tambah Hexana.
PLH Dekan FH UNSOED Kuat Puji Prayitno memberikan apresiasi yang tinggi terhadap IFG untuk dukungannya sebagai bagian pemberdayaan praktik hukum terbaik.
‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada IFG beserta seluruh anggota holding atas komitmen besarnya dalam peningkatan kompetensi penegakan hukum melalui tata kelola yang baik untuk terciptanya iklim bisnis yang akuntabel, prudent, dan transparan,’’ tegasnya.
Baca Juga: Jelang Arus Mudik, Perlukah Kita Memproteksi Diri Dengan Asuransi?
