Suara.com - Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) bersama GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada awal Mei 2024 melakukan survei daring kepada 403 guru untuk dinilai tingkat kesejahteraannya.
Hasilnya, sebanyak 79,8 persen guru mengaku harus berhutang kepada berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Para guru mengaku memiliki utang kepada Bank/BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) sebanyak 52,6 persen, keluarga atau kerabat 19,3 persen, Koperasi Simpan Pinjam 13,7 persen, teman atau tetangga 8,7 persen dan pinjaman online 5,2 persen,” ujar Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar dalam keterangan resminya.
Anwar menjelaskan bahwa fenomena dapat terjadi karena masih minimnya penghasilan yang diterima guru sehingga mereka harus berutang.Hal ini terlihat dalam survei di mana 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp2.000.000 per bulan dan 13 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp500.000 per bulan.
“Nominal tersebut masih di bawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) 2024 terendah Indonesia, yaitu Kabupaten Banjarnegara dengan UMK sebesar Rp 2.038.005. Ini artinya, di daerah dengan biaya hidup terendah sekalipun para guru terutama guru honorer masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” terangnya.
Tak hanya pasrah menerima keadaan, berbagai upaya turut dilakukan guru untuk menjaga nyala hidup, salah satunya dengan melakukan pekerjaan sampingan.
Tercatat dalam survei, ada 55,8 persen responden mengaku memiliki penghasilan tambahan dengan melakukan pekerjaan selain menjadi guru.
Adapun pekerjaan sampingan yang dimiliki guru antara lain: mengajar privat dan bimbel (39,1 persen); berdagang (29,3 persen); bertani (12,8 persen); buruh pabrik (4,4 persen); konten kreator (4 persen); dan driver ojek daring (3,1 persen).
“Dengan kondisi kesejahteraan guru yang rendah, kami melihat tekad guru Indonesia sangat membanggakan ini terbaca dari 93,5 persen responden berkeinginan untuk tetap mengabdi dan memberikan ilmu sebagai guru hingga masa pensiun walau kesejahteraan sebagian besar mereka jauh dari layak,” tuturnya.
Survei yang dilakukan secara daring terhadap 403 responden guru di 25 provinsi di Indonesia ini memiliki komposisi responden pulau Jawa sebanyak 291 orang dan luar Jawa 112 orang.
Responden survei terdiri dari 123 orang berstatus sebagai guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), 118 guru tetap yayasan, 117 guru honorer atau kontrak, dan 45 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
