Selalu Jadi Biang Kerok, Pemerintah Tengah Godok Satu Data Pangan

Mohammad Fadil Djailani | Suara.com

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:02 WIB
Selalu Jadi Biang Kerok, Pemerintah Tengah Godok Satu Data Pangan
Ilustrasi pangan. Masalah data yang berkepanjangan menjadi hambatan utama dalam pengambilan kebijakan pangan di Indonesia, kondisi ini terus terjadi hingga saat ini.

Suara.com - Masalah data yang berkepanjangan menjadi hambatan utama dalam pengambilan kebijakan pangan di Indonesia, kondisi ini terus terjadi hingga saat ini.

Untuk itu pemerintah saat ini sedang menggodok Satu Data Pangan sebagai data master yang akan digunakan para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan sektor pangan di Indonesia.

Core Indonesia
Core Indonesia

Chief Data and Governance Officer Satu Data Indonesia Bappenas/PPN Dini Maghfirra mengatakan nantinya Satu Data Pangan diharapkan dapat memecahkan masalah pertanian di RI, sehingga masalah stok hingga harga pangan tidak terjadi dikemudian hari.

"Sekarang kita sedang membuat Satu Data Pangan, tapi kita terlebih dahulu mencari produsen data yang memang biasa menghasilkan data (pertanian) agar kebijakan yang dikeluarkan akurat," kata Dini dalam forum diskusi Ruang Gagasan bertajuk 'Pertanian Cerdas Untuk Masa Depan Generasi Muda' yang diselenggarakan Core Indonesia X Suara.com secara virtual pada Kamis (13/6/2024).

Untuk itu, Maghfirra juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam mencapai data pangan yang akurat untuk mencapai kemandirian pangan nasional.

"Kita harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan." katanya.

Salah satu contoh permasalahan data pangan yang kerap terjadi adalah data produksi padi. Data dari BPS dan Kementerian Pertanian seringkali berbeda, sehingga membingungkan para pemangku kepentingan.

Hal ini terkadang membuat sulit untuk mengetahui berapa banyak padi yang sebenarnya diproduksi di Indonesia, yang berakibat pada kesulitan dalam menentukan kebijakan yang tepat terkait impor beras.

Core Indonesia
Core Indonesia

Selain itu kata Dini pemerintah juga tengah menggodok digitalisasi data pangan yang akan menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan data yang akurat dan mudah diakses, berbagai pihak terkait dapat mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam pengelolaan pangan.

"Digitalisasi data pangan merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan digitalisasi data pangan dapat segera terwujud dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Masalah Pangan RI: Terjebak dalam Pusaran Harga

Masalah Pangan RI: Terjebak dalam Pusaran Harga

Bisnis | Kamis, 13 Juni 2024 | 17:00 WIB

Gaji Masyarakat RI Masih Timpang, 40 Juta Orang Masih Dapat Upah di Bawah Rp 5 Juta

Gaji Masyarakat RI Masih Timpang, 40 Juta Orang Masih Dapat Upah di Bawah Rp 5 Juta

Bisnis | Kamis, 13 Juni 2024 | 16:17 WIB

Bulog Jaga Stok dan Melaksanakan Tugas Penyedia Rantai Pasok Pangan

Bulog Jaga Stok dan Melaksanakan Tugas Penyedia Rantai Pasok Pangan

News | Rabu, 12 Juni 2024 | 18:13 WIB

Terkini

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:27 WIB

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:20 WIB

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18 WIB

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:16 WIB

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:55 WIB

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:48 WIB

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:38 WIB

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:37 WIB

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:31 WIB

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:28 WIB