Permintaan LNG Global Meningkat, Jadi Potensi Bisnis Terminal Receiving LNG

Iwan Supriyatna

Jum'at, 21 Juni 2024 | 08:11 WIB
Permintaan LNG Global Meningkat, Jadi Potensi Bisnis Terminal Receiving LNG
Fasilitas gas alam cair (LNG) [ANTARA/HO-PT PGN Tbk]

Suara.com - Permintaan global untuk gas alam cair (LNG) diperkirakan meningkat lebih dari 50% pada tahun 2040, karena peralihan batubara-ke-gas industri semakin cepat di Cina dan negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara menggunakan lebih banyak LNG untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Hal ini membuka peluang bisnis baru bagi kontraktor terminal receiving LNG di Indonesia, salah satunya PT Perta Arun Gas.

Manager Business Development PT Perta Arun Gas Ratio Fitra Maliki mengatakan, peluang LNG di Asia akan semakin bertumbuh sekitar 47% dan pemenuhan gas sekitar 69% di Asia harus dipenuhi oleh LNG. Terlebih dengan adanya penemuan sumber daya gas bumi di Andaman beberapa waktu lalu.

"Nah ini akan menjadi game changer bagi bisnis gas di Indonesia ketika gas dari Andaman dengan reserve yang mungkin lebih dari 6 BCF itu akan masuk di kawasan Aceh, kemudian pipa Semangke ke Dumai terealisasi dan pipa dari Cirebon ke Batang juga terealisasi, maka Sumatra- Jawa akan terhubung ini akan established," ungkapnya ditulis Jumat (21/6/2024).

Fitra menjelaskan, tantangan LNG di Tanah Air yaitu Indonesia berada di kepulauan yang cukup banyak sehingga tantangannya menjadikan fasilitas harus terintegrasi. Salah satu dari solusi selain gas pipa adalah moda transportasi LNG, baik dengan brake valve ataupun dengan melalui isotank.

"Penemuan gas yang cukup besar baik di Andaman maupun di Kalimantan ini bisa menjadi salah satu jalan untuk mencapai target net zero di 2060," tuturnya.

Menurut Fitra, pengalaman dalam penyediaan infrastruktur dan tetap menyediakan SDM sangat berperan dalam mewujudkan percepatan penyediaan infrastruktur energi di Indonesia.

Fitra menuturkan, saat ini, Pertamina Arun Gas (PAG) juga sedang melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bisa memanfaatkan terminal Arun untuk mendistribusikan LNG, baik melalui kapal standar kargo atau brake pumpu, maupun isotank.

"PAG sudah mempersiapkan diri untuk menjadi terminal receiving sebagaimana dulu pernah menjalankan bisnis liquefaction gas treating facility yang akan mengalirkan gas ke pipa ataupun liquefaction facility yang akan digunakan untuk mengirim gas melalui moden transportasi LNG, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri ini menjadi peluang bagi kita semua untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri," ungkapnya.

Fitra menegaskan bahwa Pertamina Arun Gas sudah merencanakan master plan bisnis ke depan untuk membantu pendistribusian gas baik dalam bentuk gas pipa ataupun LNG Jadi kita sudah membuat master plan siap untuk menerima gas dari hadaman kemudian men-treating ataupun meliquidation.

baca juga

"Jadi kita siap untuk menyalinkan gas ke kawasan Indonesia Timur melalui moda LNG ataupun melalui pipa yang akan tersambung antara Sumatera dan Jawa," tuturnya.

Fajar melanjutkan, Perta Arun Gas adalah terminal konversi pertama yang mengkonversi karbon ekspor terminal menjadi resisi terminal dan menjadi satu-satunya konversi terminal di dunia. Perta Arun Gas mengkonversi terminal menjadi ekspor terminal dan regasifikasi terminal. Perta Arun Gas menjadi terminal land base pertama dan terbesar di Indonesia yang menerima kargo untuk regasifikasi dari Tangguh dan Bontang.

Ia menjelaskan, konsumen utama Perta Arun Gas adalah PLN dan PT Pupuk Iskandar Muda, Pertagas Niaga. Pada 2019, Perta Arun gas menjalankan bisnis energy hub yang pada 2022 lalu menjadi terminal ekspor LNG tersibuk di dunia, mengalahkan Singapura, Belanda, dan lain-lain.

Saat ini, Perta Arun gas menjalankan beberapa bisnis utama, di antaranya LNG regasifikasi, LNG Hub, LNG Gassing Up and Cooling Down (GUCD), LNG Isotank Filling Station, LNG & Fuel Oil Bunkering, Utilities Provider, Land Base Logistic, Cold Energy, dan Plant Support Facilities.

"Saat ini dari bisnis LNG, kami menerima LNG dari seluruh dunia," kata Fitra.

Fitra menurutkan, terminal LNG milik Perta Arun Gas mereksport LNG ke Asia Pasifik, terutama di China. Plan Availability Factor di terminal Perta Arun Gas cukup tinggi sehingga menjadikan terminal cukup dipercaya oleh pemain-pemain dunia.

"Kami juga menjaga safety dan reliability sehingga kepercayaan itu semakin bertumbuh," sambungnya.

Menurut Fitra, LNG milik Perta Arun Gas sudah full occupied digunakan oleh tenan-tenan karena kelebihan LNG Perta Arun Gas adalah berada di kawasan ekonomi khusus, di mana kawasan ini memiliki banyak insentif dari pemerintah.

"Salah satunya adalah tax holiday, jadi investasi di sana yang lebih dari Rp 100 miliar akan diberikan fasilitas tax holiday sampai 20 tahun," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemerintah Perlu Kompensasi Rp 26,7 T untuk Selisih HGBT: Gunakan EBT untuk Alternatif

Pemerintah Perlu Kompensasi Rp 26,7 T untuk Selisih HGBT: Gunakan EBT untuk Alternatif

Bisnis | Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:39 WIB

Daftar Proyek 'Tak Sedap' PGN yang Saat Ini Dibidik KPK

Daftar Proyek 'Tak Sedap' PGN yang Saat Ini Dibidik KPK

Bisnis | Senin, 27 Mei 2024 | 14:39 WIB

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Terdakwa, KPK: Tak Boleh Bangun Opini di Luar Sidang!

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Terdakwa, KPK: Tak Boleh Bangun Opini di Luar Sidang!

News | Jum'at, 17 Mei 2024 | 14:58 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×